DPC PDIP Siantar Tolak Keras Pilkada oleh DPRD, Partai Nasdem dan PKS Tunggu Instruksi

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Legislatif mendapat sudut pandang yang beragam dari sejumlah pengurus partai politik di Kota Pematangsiantar. Namun begitu, pengurus DPC PDIP Pematangsiantar paling terang menolak keras wacana ini. 

Wakil Ketua DPC PDIP Bidang Pemenangan Eksekutif dan Legislatif, Immanuel Lingga menyebut bahwa pihaknya sejalan dengan DPP yang sejak awal ingin mempertahankan demokrasi di tangan rakyat.

Immanuel Lingga - Wakil Ketua DPC PDIP Pematangsiantar Bidang Pemenangan Eksekutif dan Legislatif 

“Dengan mempertahankan demokrasi di tangan rakyat, maka rakyat bisa melihat track record sosok-sosok yang layak dicalonkan dan dipilih pada Pilkada. Kalau di DPRD kan, ruang perspektif masyarakat ini seakan-akan dibatasi. Maka kita mendukung Kepala Daerah tetap dipilih oleh Rakyat. Bukan DPRD,” kata pria yang akrab disapa Noel ini, Rabu (7/1/2026) siang. 

Dalam komposisi kursi di DPRD Pematangsiantar sendiri, PDIP adalah penguasa dengan kepemilikan 7/30. Apabila wacana kepala daerah dipilih oleh legislatif, tentu ini menguntungkan PDIP.

“Bahkan walaupun saat ini komposisi DPRD Siantar Periode 2024-2029 didominasi oleh kursi PDI Perjuangan, kita tetap ingin Pilkada langsung oleh rakyat,” kata Noel. 

Sementara itu, Ketua DPD PKS Pematangsiantar Muhammad Tigor Harahap Lc mengatakan pihaknya menunggu pernyataan resmi dari DPP PKS melalui Fraksi DPR RI nantinya. Secara pribadi ia melihat wacana Pilkada oleh Legislatif memiliki dampak positif dan negatif. Ada kelebihan dan kelemahan masing-masing.

“Kita melihat keduanya (langsung atau Legislatif) sah dan juga sama-sama demokratis. Wacana ini menurut kami perlu kajian dan mendengar pandangan dari banyak pihak,” kata pria yang akrab disapa Ustaz Tigor ini.

Menurutnya, partai harus banyak mendengar pandangan dari aktivis, akademisi, dan tokoh-tokoh bangsa. Ia paham wacana Pilkada oleh legislatif akan berdampak pada penghematan keuangan negara.

“Selain tujuan efisiensi, tentu akan ada dampak sosial dalam hal itu. Karena masing-masing pilihan ada kelebihan dan kekurangan,” kata Tigor.

“Sistem hanya penopang, pelaksananya tetap manusia kan. Rasa percaya hanya akan tumbuh bila ada kejujuran,” tegas Tigor.

Adapun Ketua DPD Partai Nasdem Frans Herbert Siahaan mengatakan pihaknya sangat hati-hati memberikan statemen kepada publik. Ia mengaku masih menunggu arahan dari DPP Partai Nasdem yang notabene berada di luar koalisi pemerintahan saat ini.

“Kita nggak mau memberikan statemen lebih jauh di luar instruksi dari DPP Partai Nasdem. Saya rasa dalam waktu dekat, instruksi itu sampai ke bawah,” kata Frans Herbert.

Disinggung apakah pimpinan pengurus partai seperti dirinya tak memiliki suara yang kuat apabila Pilkada dilakukan lewat mekanisme DPRD, Frans Herbet membantah.

“Soal apakah status seperti saya, ketua partai yang tidak duduk di kursi DPRD akan mendapat suara yang lemah saat Pilkada oleh legislatif, saya rasa nggak ya. Karena ketua partai pasti memiliki hak pertimbangan,” kata Frans Herbert, Anggota DPRD Pematangsiantar Periode 2019-2024.

(alj/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan