Bupati Aci Lantik 402 Kepala Sekolah di Deli Serdang, 31 Orang Ternyata Dicopot

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM- Bupati Deli Serdang, dr Asri Ludin Tambunan melantik sebanyak 402 Kepala Sekolah dan 7 pengawas, Senin (9/2/2026).

Pelantikan digelar di gedung Grha Bhineka Perkasa Jaya, Lubuk Pakam. Apa yang dilakukan ini juga bagian dari perombakan besar-besaran. 

Informasi yang dihimpun dari pelantikan ini diketahui ada sebanyak 31 orang dilantik sebagai kepala sekolah baru, sementara lebih dari 300 kepala sekolah lainnya merupakan hasil rotasi jabatan.

Selain itu ada sebanyak 31 kepala sekolah yang juga diberhentikan Bupati karena karena berbagai pelanggaran.

Saat memberikan arahan, Bupati yang sering disapa Dokter Aci ini menyampaikan pelantikan yang dilakukan ini merupakan bagian dari upaya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan di Kabupaten Deli Serdang yang dinilai masih memiliki banyak persoalan mendasar.

Disebut pelantikan ini merupakan yang kedua kalinya.

Pada pelantikan sebelumnya, telah dilantik 58 kepala sekolah, dan masih ada sekitar 50 kepala sekolah lainnya yang masa tugasnya akan segera berakhir.

Namun, karena sistem pendidikan yang belum tertata dengan baik, pelantikan dilakukan secara bertahap.

"Kepala sekolah yang saya berhentikan adalah yang setiap tahun menunda pengembalian pajak dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala sekolah yang bermasalah dalam kegiatan revitalisasi tahun 2025, serta kepala sekolah yang memiliki konflik dengan murid, orang tua, dan lingkungan," ucap Dokter Aci. 

Aci bilang ketidakpuasannya terhadap kondisi pendidikan saat ini.

Ia bahkan menyatakan idealnya terdapat 200 kepala sekolah baru, namun karena kondisi yang ada, rotasi besar-besaran harus dilakukan.

Ia memberikan ultimatum kepada seluruh kepala sekolah yang dilantik. Dengan tegas dibilang ia akan melakukan evaluasi ketat selama enam bulan ke depan.

"Enam bulan dari hari ini, jika tidak ada perbaikan di sekolah anda bukan rotasi yang akan saya lakukan tapi pemberhentian. Kepala sekolah itu adalah guru yang diberi tugas tambahan, bukan jabatan struktural. Kewenangan mutlak ada di kepala daerah," katanya.

Hal lain yang disampaikan sejumlah indikator yang akan menjadi perhatian, antara lain kebersihan sekolah dan toilet, kedisiplinan siswa, kemampuan akademik siswa sesuai jenjang, pemenuhan jam mengajar guru hingga pengelolaan dana BOS yang bersih dan transparan.