TOPIK
News Analysis
-
Anggota Dewan Gadaikan SK, Pengamat Sosial: Mereka Memang Butuh Uang Banyak
Realitas anggota DPRD menggadaikan SK pengangkatan bukanlah hal yang baru.
-
Tak Takut Korupsi, Pejabat Jaman Sekarang Merasa Ketiban Sial Jika Tertangkap
Saya mendengar ada semacam anekdot di kalangan para pejabat. Anekdot yang menyedihkan.
-
Ichwan Azhari: Medan Dibangun sebagai Kota Anti-Banjir dan Canggih, Sekarang?
Medan bukan kota baru kemarin pagi dibangun. Medan sudah didesain sebagai kota anti banjir sejak zaman kolonial.
-
Kepsek dan Dinas Pendidikan Jangan Cari Makan dari Sekolah dan Orang Tua Siswa
Hampir semua sekolah di Sumut menjual buku kepada siswa, seperti buku LKS padahal ada larangan, dan aturannya sudah tegas.
-
Anak Pejabat dan Tokoh Jadi Caleg, Rendah Kapasitas Namun Berpeluang
Kapasitas sebagian anak pejabat maupun tokoh masyarakat sangat diragukan dalam menjalankan kerja politik.
-
KPK Sengaja Bikin 'Sport Jantung' di Sumut, Seharusnya 38 Anggota Dewan Ditahan Bersamaan
KPK tampaknya sengaja membuat "sport jantung" kepada para tersangka yang belum ditahan.
-
Masyarakat Kesal Infrastruktur Buruk, Pejabat Pemko Malah Naik Jet Pribadi
Pemko Medan harus menjelaskan kepada masyarakat usai beredarnya foto pejabat yang diduga menerima gratifikasi berupa penggunaan jet pribadi.
-
Sederhanakan Masalah
AMBISI penguasa yang selalu menyederhanakan masalah.
-
Dibungkus Alasan Dinas
Saya pikir anggaran Rp 2,5 miliar untuk rehab rumah dinas tidak wajar.
-
Perhatikan Perda dan RTRW
Sebaiknya Pemko Medan tegas menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 Tahun 2009
-
Mental Orde Baru
Kepala negara selalu mengingatkan bahwa proses tender berpotensi menjadi arena KKN
-
Mengelak Pajak
Pelaku usaha memang terkenal suka mengelak dari beban pajak dan berbagai izin menyangkut usaha yang harus diurus secara berkala
-
DPRD Medan Pragmatis
Selama ini pemerintah daerah memang lebih banyak mengusulkan ranperda karena perda terkait dengan proyek.
-
Ada Pihak Memanfaatkan Situasi
Sering terbakarnyan pabrik WRP di Jl Seimati Medan Labuhan, menunjukkan adanya spekulan dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
-
Wali Kota Harus Putuskan
Memang tugas DPRD untuk menerima keluhan warga. Namun, menurut saya, jalur DPRD tidak praktis.
-
Defisit Moral
Fenomena main hakim seperti ini bukanlah hal yang pertama terjadi di masyarakat kita.
-
Biar Pusat yang Memutuskan
Permasalahan telah melebar. Dari permasalahan verifiksi BHPTB, kini persoalan bertambah dengan pelecehan profesi
-
Penting Tanam Kesadaran
Razia bukan kali pertama dilakukan kepolisian Medan, berkali-kali atau bahkan dilaksanakan setiap hari
-
Pejabat Tidak Kompak
46 enam kebakaran dalam kurun waktu 50 hari adalah angka yang sungguh fenomenal.
-
Armada di Tiap Kecamatan
Imbauan wali kota agar warga Medan terus waspada terhadap bahaya api sudah tepat
-
Tempuh Jalur PTUN
ika berbagai cara sudah dilakukan, menurut saya PTUN adalah cara terbaik yang bisa diambil para PPAT Medan.
-
Revisi UU Perkawinan
Saya sepakat fakta tingginya perempuan yang menggugat cerai terjadi karena semakin banyaknya perempuan yang sadar akan hak
-
Buat Perda Perlindungan Rumah Ibadah
Kita harus gembira menyambut keputusan yang diambil Muspida Kota Medan
-
BLH Harus Tegas
Berdasarkan pengamatan Walhi, banyak rumah sakit di Kota Medan yang membuang limbah cairnya ke drainase sekitarnya.
-
Tetap Lakukan Komunikasi
Dalam usaha menertibkan peternakan kaki empat, Pemko Medan berhadapan dengan peternak bukan dengan babi.
-
Karena Hukum Lemah
Warga yang mulai melakukan aksi sweeping terhadap geng motor merupakan bentuk nyata lemahnya penegakan hukum
-
Harus Punya Gang Kebakaran
Kebakaran yang banyak terjadi dalam seminggu terakhir, hendaknya menjadi pelajaran bagi Pemko
-
Sistem di Sekolah Tak Jalan
Para guru enggan melapor ke Kepala Dinas Pendidikan, mungkin karena khawatir pimpinan mereka itu akan membela kepala sekolah.
-
Berjuang Untuk Masyarakat
Mahasiswa yang idealis jelas perjuangannya untuk kepentingan masyarakat.
-
Program Mengada-ada
Syarat nikah harus wajib tanam dua pohon bagi pengantin yang dicanangkan Kemenag Medan itu program mengada-ada