TRIBUN WIKI
Profil Benny Rhamdani, Sekjen DPP Partai Hanura yang Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Utang Rp 10 M
Benny Rhamdani, Sekjen DPP Partai Hanura diperiksa Polda Sulut terkait dugaan utang piutang senilai Rp 10 miliar.
Penulis: Array A Argus | Editor: Array A Argus
Benny Rhamdani merupakan politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Jabatannya adalah Sekjen DPP Partai Hanura.
Benny Rhamdani lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Maret 1968.
Adapun latar belakang pendidikannya, ia merupakan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat).
Baca juga: Profil Brigjen TNI Mar Freddy Ardianzah, Kapuspen TNI Kreator Super Marines Bakal Jabat Bintang Dua
Saat masih menjadi mahasiswa, Benny Rhamdani pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris GMNI dan Ketua Cabang PMII di Manado.
Soal karier politiknya, Benny Rhamdani pernah menjadi Anggota DPRD.
Ia pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara selama tiga periode dari tahun 1999 hingga 2014.
Kemudian, ia sempat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mewakili Sulawesi Utara periode 2014-2019.
Baca juga: Profil dan Biodata Nasim Khan, Anggota DPR RI yang Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok
Lalu, ia pun pernah menjadi Wakil Ketua Komite I DPD RI (2014-2017) dan Anggota Badan Sosialisasi MPR (2017-2018).
Selanjutnya, ia sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Hanura (2016-2024).
Pada Pilpres 2019, Benny Rhamdani kemudian dipercaya menjabat sebagai Direktur Kampanye Tim Nasional Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
Setelah Jokowi menang, Benny Rhamdani mendapat jabatan sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Saat ini, Benny Rhamdani sudah tak menjabat sebagai Kepala BP2MI.
Ia fokus menjabat Sekjen DPP Partai Hanura.(ray/tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.