Kontraktor Suap Kadis PUPR Topan Ginting Cuma Divonis 2,5 Tahun❓

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, kontraktor yang memberi suap terhadap Kepala Dinas PUPR Topan Ginting terlihat muram, saat ketua majelis hakim, Khamozaro Waruwu membacakan vonis 2 tahun 6 bulan penjara atas kasus korupsi yang menjeratnya. 

Meski permohonan justice collaboration Kirun dikabulkan, hakim hanya memotong hukuman 6 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 

Dalam kasus ini, M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) selaku Direktur Ronana Mora, yang tidak lain adalah anak Kirun, divonis 2 tahun penjara. 

Saat mendengarkan vonis yang dibacakan Hakim, Senin (1/12/2025), wajah Kirun terlihat muram, matanya merah, terlihat dia ingin cepat cepat meninggalkan ruang sidang usai hakim menutup persidangan. 

Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, saat wartawan bertanya kepadanya.

Sama hal dengan Reyhan, dia juga tidak memberikan tanggapan usai divonis 1 tahun 6 bulan penjara. 

Sementara hakim menyatakan, keduanya terbukti sebagai kontraktor melakukan suap terhadap mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting untuk memenangkan tender pengerjaan jalan di Sipiongot dan Kutalimbaru. 

"Menyatakan terdakwa satu, Akhirun Piliang terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Dan terdakwa kedua, M Rayhan Dulasmi Pilang dengan penjara 1 tahun 6 bulan," ujar ketua majelis hakim, Khamozaro Waruwum

Kedua terdakwa dihukum pasal suap atau gratifikasi sesuai dakwaan, Pasal 5 huruf a UU Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto Pasal 65 ayat 1 KUHP, Junto Pasal 13 tentang pemberian sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara. 

Hakim juga menyampaikan, perbuatan keduanya telah terbukti melakukan suap Rp 4,5 milliar, kepada sejumlah pihak, termasuk Kepala Dinas PUPR, Topan Ginting. 

Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Kirun sebesar Rp 150 juta dan Rp 100 juta kepada Rayhan. 

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Akhirun alias Kirun sebesar Rp150 juta, dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa 2, Muhammad Rayhan alias Rayhan, dengan pidana denda sebesar Rp100 juta, dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," kata Khamozaro. 

"Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap para terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijalani," lanjutnya. 

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut, bila Kirun sebagai kontraktor, memiliki niat untuk dapat mengerjakan proyek jalan di Dinas PUPR Sumut dengan cara yang melanggar aturan. 

Meski demikian, hakim mempertimbangkan keikutsertaan Kirun dan Rayhan yang secara terbuka memberikan keterangan mengenai pihak-pihak yang terlibat menerima siap, sebagai hal yang meringankan hukuman. 

Sebelumnya Dalam kasus korupsi jalan Sipiongot oleh PUPR Sumut, kedua terdakwa terbukti dipersidangan memberikan 100 juta kepada Topan Ginting selaku Kadis PUPR dan Rasuli Efendi Siregar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen UPT Gunung Tua. 

Ada pun dalam kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menjaring lima tersangka antara lain, Topan (TOP), Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, Heliyanto (HEL) dari Satker PJN Wilayah I Sumut, M Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG, dan M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) selaku Direktur PT RN. Akhirun dan Rayhan. 

Korupsi proyek pembangunan jalan di PUPR Sumut bermula pada 22 April 2025 ketika KIR dan DNG selaku calon kontraktor bersama dengan Topan dan RES melakukan survei bersama para tersangka kemudian ikut meninjau jalan itu pada 24 April. 

KPK menyebutkan, seharusnya calon kontraktor tidak bisa berhubungan dengan pejabat pemerintahan.

Setelah survei tersebut, Topan memerintahkan RES untuk menunjuk KIR sebagai rekanan/penyedia tanpa melalui mekanisme dan ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa di proyek pembangunan jalan Sipiongot-batas Labusel dan proyek pembangunan jalan Hutaimbaru-Sipiongot.

Proses e-katalog pun diatur untuk memenangkan PT DGN dalam proyek pembangunan jalan Sipiongot-batas Labusel. 

Topan diduga telah menerima Rp 2 miliar sebagai pembayaran awal dari komisi sebesar 4-5 persen atau Rp 9 miliar-Rp 11 miliar dari total nilai proyek Rp 231,8 miliar.

(cr17/tribun-medan.com)