Aksi Unras di DPRD Sumut, Mahasiswa USU Bawa Poster Bertuliskan Ini

Unras DPRD Sumut, Mahasiswa USU Bawa Poster: 10+6=17

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Seratusan mahasiswa  terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas  Sumatera Utara ( BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumut.

Pantauan Tribun Medan,  ada sejumlah poster yang isinya kritikan untuk pemerintah. Diantaranya  kalimat Prabowo soal 10+6 =17.

"10+6=17, kaya gini aja di Markup apalagi MBG  yang berkedok gizi,"tulisan poster itu.

Selain itu mereka juga membawa sejumlah poster lain berisi soal kenaikan harga BBM hingga soal demokrasi

"Demokrasi bukan barang dagangan, suara rakyat bukan barang murahan, jangan matikan keadilan, 15 juta lapangan pekerjaan untuk Polri tolak UU Polri, yang makan yang gemuk kabinet merah putih, kalau semua naik semua harus turun,"jelasnya. 

Diketahui statement  10 + 6 = 17 sedang ramai diperbincangkan publik karena merupakan salah ucap atau kekeliruan berhitung yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di acara Munas HIPMI di Lampung pada Juni 2026 ini.  Momen ini viral dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. 

Setelah menyadari rumusnya keliru karena 10+6 seharusnya 16, Prabowo langsung meralat  dan berseloroh, penjelasannya dengan memasukkan komponen angka dari tahun 2026 agar hasil akhirnya tetap bisa dijumlahkan menjadi angka 8. 

"Oh bukan 1 tambah 6 =7, 7 sama 10 eh 17. 1 + 7 =8  Makanya angka 8 itu angka selalu melekat sama saya,"jelasnya

Hingga saat ini aksi unras masih berlangsung dan ketua DPRD Sumut Erni sudah turun ke lapangan menemui massa.

Sebelumnya, Mahasiswa BEM USU Geruduk DPRD Sumut, Bawa 9 Tuntutan. Diperkirakan sebanyak 200 hingga 250 mahasiswa memadati kawasan gedung dewan sejak siang hari. Mereka datang dengan satu tujuan, menyampaikan aspirasi dan bertemu langsung dengan anggota DPRD Sumut.

Namun harapan itu tak sesuai harapan. Hingga aksi berlangsung berjam-jam, tak satu pun anggota DPRD Sumut terlihat menemui massa.

"Kami mahasiswa ingin menyuarakan hak kami kepada wakil rakyat. Tapi apa? Tak satu pun dewan menemui. Malah dihadang aparat. Kami datang tidak dengan senjata. Dimana kalian para dewan?" teriak orator.

"Izin selamat datang, silahkan sampaikan aspirasi dengan baik tanpa tindakan anarkis," kata Kapolrestabes Medan, Jean Calvijn.

"Kami bulan mau menemui polisi, kami kamu menemui wakil rakyat anggota DPRD. Anda siapa?" balas orator aksi

Kondisi tersebut memicu kekecewaan para mahasiswa yang sejak awal menuntut agar wakil rakyat bersedia mendengar langsung suara mereka.

Di lokasi, massa mendapat pengawalan ketat dari ratusan aparat keamanan berseragam. Tak hanya itu, sejumlah aparat berpakaian sipil juga tampak mengelilingi area aksi.

Ketegangan sempat terjadi ketika mahasiswa berupaya mendekati pintu masuk gedung DPRD. Aksi saling dorong antara massa dan aparat tak terhindarkan setelah mahasiswa merasa aspirasi mereka diabaikan.

Meski demikian, aksi tetap berlangsung kondusif. Secara bergantian para orator menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sembilan tuntutan yang mereka nilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah.

Pertama, mahasiswa menuntut pemerintah menjaga harga BBM tetap stabil serta memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan hanya diterima kelompok yang berhak.

Kedua, mereka mendesak adanya efisiensi dan transparansi dalam pengalokasian APBN maupun APBD dengan memprioritaskan anggaran pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Ketiga, massa menolak segala bentuk dwifungsi Polri serta meminta peningkatan transparansi dan akuntabilitas di tubuh institusi kepolisian.

Keempat, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan program pemenuhan gizi masyarakat yang dinilai lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Kelima, mereka mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran mengembalikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Keenam, mahasiswa meminta pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang telah lama diperjuangkan berbagai kelompok masyarakat.

Ketujuh, massa menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekaligus mendesak penindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal.

Kedelapan, mahasiswa meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya sektor kelistrikan dan penyediaan air bersih.

Kesembilan, mereka menagih janji Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan sebagaimana pernah disampaikan kepada publik.

“Kami datang membawa suara rakyat, tetapi tak satu pun wakil rakyat yang bersedia menemui kami,” ujar salah seorang orator dari atas mobil komando.

(Cr5/Tribun Medan)