PLN

PT SSL Akan Gugat Gatot ke PTUN

Direktur Utama PT Subur Sari Lastderich (SSL), Nelson Matondang berencana menggugat Plt Gubernur Sumut Gatot Pudjonugroho

PT SSL Akan Gugat Gatot ke PTUN
Tribun Medan / Eris Estrada Sembiring
PT LOKASI SSL dan ASAHAN III
Laporan wartawan Tribun Medan/ Eris Estrada Sembiring

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Direktur Utama PT Subur Sari Lastderich (SSL), Nelson Matondang berencana menggugat Plt Gubernur Sumut Gatot Pudjonugroho terkait keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/128/KPTS/2012 Tanggal 17 Februari 2012, Tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT PLN (Persero) Untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan III Seluas ± 210 HA di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Menurut kuasa SSL, Amelia Syahreni & Associates, pihaknya baru mengetahui keluarnya SK tersebut setelah membaca Tribun edisi Selasa (21 Februari 2012).

“Kita baru tahu SK itu sudah dikeluarkan. Kedepannya kita akan melakukan gugatan ke PTUN. Untuk sementara kita masih fokus ke gugatan kepada PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Jaringan Sumatera-Aceh-Riau,  PLN Wilayah Sumut dan PT Bajradaya Swarna Utama,” tegas salah satu kuasa hukum PT SSL, Olda Harianja, Selasa (21/2) di Medan.

Ia menyesalkan sikap Gatot yang malah memberikan izin lokasi kepada PLN, padahal pihak Pemprov Sumut tahu bahwa kasus ini sedang dalam tahap gugatan. Permintaan untuk tidak memberikan izin lokasi pun sudah dilakukan pihaknya, dengan surat permohonan langsung kepada Gatot tertanggal 20 Januari 2012. Namun surat ini tidak ditanggapi, dan Gatot tetap meneken SK Izin Lokasi pada tanggal 17 Februari 2012.

“Kita tidak tahu apa alasannya Pemprov Sumut dan Pemkab Tobasa malah memberikan dukungan kepada PLN. Padahal mereka (PLN) yang menyerobot apa yang sebelumnya sudah kita lakukan disana (PLTA Asahan III),” katanya.

Hendry D Sitompul, kuasa hukum lainnya, beralasan pihaknya merasa diserobot oleh PLN dalam mengerjakan proyek PLTA di Desa Meranti Utara, Kabupaten Toba Samosir dengan kapasitas 3 x 30 MW. Pemkab Toba Samosir dan PT SSL bahkan sudah menandatangani Nota Kesepahaman, tanggal 12 Juli 2010 tentang Pembangunan PLTA Meranti Utara, berisikan persetujuan kepada PT SSL untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam berupa pengelolaan potensi Sungai Asahan sebagai sumber tenaga listrik.

Nota itu didukung lagi dengan Izin Lokasi yang diterbitkan Pemkab Toba Samosir era Bupati Monang Sitorus Tanggal 30 Juli Nomor 154 Tahun 2010, Tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT SSL, seluas ± 270.000 m² Terletak di Desa Meranti Utara, Kabupaten Toba Samosir untuk Pembangunan PLTA.

“Ketika mereka (PLN) sudah mulai membangun jalan dan mengerjakan proyek awal, kita terganggu dan akhirnya menghentikan proyek. Kenapa sih PLN ngotot sekali menyerobot dan memperebutkan proyek ini? Harusnya mereka bisa duduk-duduk tenang saja. Toh kalau kita yang mengerjakan, kita tetap akan melibatkan mereka untuk jaringan transmisi,” kata Hendry.

Ia menuturkan, pada Januari 2011, PLN dan PT Bajradaya telah mulai melakukan kegiatan dengan membuat akses jalan dan power house dengan lokasi yang letaknya hanya berseberangan sungai dengan power house yang direncanakan PT SSL. “Kita sudah ingatkan, agar tidak melakukan pembangunan di lokasi yang telah dimiliki PT SSL. Mereka juga tidak berhal memanfaatkan sumber daya air di lokasi yang sama dengan lokasi milik PT SSL. Tapi mereka tidak mengindahkannya, sehingga timbullah sengketa,” tambah Amelia Syahreni.

PT Bajradaya dinilai tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SK Gubsu Nomor 593/1293.K Tanggal 19 Maret 2008 karena hingga 19 Maret 2011, PT Bajradaya dinilai belum melakukan pembebasan tanah dalam waktu yang ditentukan. PT Bajra juga tidak mendapatkan rekomendasi dari Pemkab setempat dan tidak mematuhi segenap persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita menggugat ketiga pihak secara tanggung renteng agar mereka dihukum berupa kerugian materiil sebesar Rp 10 miliar dan immateriil sebesar Rp 1 triliun,” kata Amelia, seraya mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan investasi sekitar Rp 60 miliar untuk biaya seperti survei lokasi, perencanaan, studi kelayakan, Amdal, pembebasan lahan, sarana dan prasana serta hal-hal lainnya.(ers/tribun-medan.com)
 

Penulis:
Editor:
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved