BPK: Sumut Dapat Opini WTP Bukan Berarti Tak Ada Temuan

Sebanyak tiga kali berturut, Pemprov Sumut berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

BPK: Sumut Dapat Opini WTP Bukan Berarti Tak Ada Temuan
Tribun Medan/Nanda
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi bersama Anggota V BPK RI Isma Yatun pada Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (30/5/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Nanda F. Batubara

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sebanyak tiga kali berturut, Pemprov Sumut berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Yakni untuk Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2015 dan yang teranyar Tahun Anggaran 2016.

Meski demikian, Anggota V BPK RI Isma Yatun mengingatkan jajaran Pemprov Sumut untuk tidak bersikap jemawa. Pasalnya, predikat opini WTP tidak serta-merta menobatkan Laporan Keuangan Pemprov Sumut bersih dari temuan.

"WTP bukan berarti tidak ada temuan atau potensi timbulnya fraud di kemudian hari. Temuan ada, tapi tidak begitu besar sehingga tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan," kata Isma pada Rapat Paripurna DPRD Sumut tentang Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2016 di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (30/5/2017).

Baca: Wow! Pemprov Sumut Raih Opini WTP Tiga Kali Beruntun dari BPK

Baca: Memalukan, Pejabat BPK Kena OTT KPK terkait Opini Audit WTP

Isma melanjutkan, BPK masih menemukan berbagai temuan atau persoalan pada Laporan Keuangan Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2016 ini. Namun temuan-temuan itu tidak mempengaruhi kewajaran dalam laporan keuangan tersebut.

Persoalan yang dimaksud berkaitan dengan sistem pengendalian internal. Antara lain penatausahaan rekening bank yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian masih terdapat sisa dana BOS pada rekening penampung yang belum disalurkan.

Lalu pengelolaan kas untuk pengeluaran tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Selain itu, serah terima aset tetap dalam rangka pengalihan personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) kepada pemerintah kabupaten dan kota belum dilaksanakan.

Sedangkan temuan lain terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah kekurangan volume pekerjaan pada beberapa Satker perangkat daerah, pemanfaatan aset PRSU yang tidak sesuai ketentuan dan transfer dana bagi hasil kepada pemerintah kabupaten dan kota yang kerap terlambat.

Isma menambahkan, Pemprov Sumut juga belum menginventarisir aset tetap secara memadai. Kemudian, terdapat 256 bidang tanah yang dicatat dalam KIB pada 20 satuan kerja namun tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah.

Isma pun meminta Pemprov Sumut menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan ini.

"Sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, diwajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut," kata Isma.(*)

Penulis: Nanda Fahriza Batubara
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved