Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Inilah Permintaan Ikut-ikutan ala Fadli Zon

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan lokasi Dewan Perwakilan Rakyat juga berpindah mengikuti ibu kota negara.

"Iya, namanya pusat pemerintahan, semua instansi pemerintahan baik eksekutif, legislatif, yudikatif, serta yang terkait dengan urusan pemerintah harus jadi satu," kata Amali di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

BACA: Korupsi e-KTP Dibilang Omong Kosong, Ketua KPK Sebut Fahri Lecehkan Pengadilan

BACA:  Pria Ini Hobinya Curi Celana Dalam Wanita dari Jemuran, Sudah 1.000 Helai Terkumpul

BACA:  Inilah Fakta Seputar Kasus Anak Jokowi: Pelapor Berstatus Tersangka, Hingga Keanehan yang Ditanyakan

Mengenai usulan ibu kota negara, Amali mengatakan sempat muncul rencana di Jawa Barat.

Namun, usulan yang mengemuka di Kalimantan.

Amali mendukung sebagai pemerataan pembangunan.

"Prioritasnya kan itu di kalimantan. Kalau saya menyarankan keluar Pulau Jawa," kata Politikus Golkar itu.

Ia menilai luas kota Palangkaraya mencukupi sebagai ibukota.

Menurut Amali, kriteria kota yang layak sebagai ibu kota harus berbeda dari Jakarta.

Terutama, problematika kemacetan.

Lalu, ibu kota baru sebagai pemantik pertumbuhan ekonomi.

Amali menuturkan proses pemindahan ibukota dapat dilakukan dalam satu atau dua periode pemerintahan.