Pendemo Sorot Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Ibu-ibu PKK Tobasa saat ke Lombok

Dugaan korupsi perjalanan dinas ibu-ibu PKK Tobasa, saat mengikuti acara teknologi tepat guna di Lombok pada akhir 2016

Pendemo Sorot Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Ibu-ibu PKK Tobasa saat ke Lombok
TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Forum Pemuda Toba (FPT) mengelat refleksi aksi keprihatinan pada perayaan HUT ke-19 Tobasa, Jumat (9/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Arjuna Bakkara

TRIBUN-MEDAN.Com, BALIGE-Sejumlah warga yang tergabung dalam wadah Forum Pemuda Toba (FPT) menggelar refleksi aksi keprihatinan pada perayaan HUT ke-19 Tobasa, Jumat (9/3/2018). Mereka berkumpul di depan Kantor Kejari Tobasa.

Satu dari orator, Sahat S gurning dalam orasinya menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di bumi Tobasa. Contoh kasus yang di soroti yakni dugaan korupsi perjalanan dinas ibu-ibu PKK Tobasa, saat mengikuti acara teknologi tepat guna di Lombok pada akhir 2016. Kemudian, kasus dugaan korupsi pengadaan bibit durian oleh Dinas Pertanian Tobasa.

"Pada hari ulang tahun ini, kami menyampaikan aspirasi dari anak-anak muda Tobasa. Kita ketahui, sampai saat ini dan seperti dugaan kami di Pemerintahan di Tobasa sarat dengan korupsi,"ujarnya. 

Baca: Siap-siap Kenaikan Gaji PNS, Masih Dikaji Tergantung Anggarannya Cukup Atau Tidak

Baca: Tak Butuh Waktu Lama, Dilshod Sharofetdinov Segera Gabung dengan PSMS Medan

Sahat juga menyoroti terkait kasus yang sudah dilakukan kejaksaan namun tidak membuahkan hasil. Kasus tersebut yaitu kasus perjalanan Dinas PKK, yang notabene sudah ada bukti pihak terlapor telah mengembalikan kerugian negara senilai Rp 30,5 Juta. Persoalannya, penyidik juga telah memanggil dan meminta keterangan kepada sembilan orang saksi. 

Selan itu, ia juga menyinggung kasus dugaan korupsi pengadaan bibit durian yang justeu disebut jaksa pihak terlapor juga sudah mengembalikan kerugian negara sekitar Rp 40 Juta.

 Namun, lagi-lagi penyidik tidak menetapkan pengembalian tersebut sebagai alat bukti. Hingga kini, penyelidikan kedua kasus tersebut masih terus berlanjut, tetapi belum ada titik terang.

"Copot Kajari. Kami mengatakan copot Kajari, karena kami menilai bahwa Kejari Balige tak mampu menuntaskan kasus-kasus korupsi yang sudah bertahun-tahun,"sebutnya.(Cr1/ Tribunmedan.Com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved