TERUNGKAP! Ternyata Polda Sumut Tak Pernah Minta Keterangan Dewan Pers Sebelum Tangkap Wartawan
Kasus penangkapan wartawan media online yang dilakukan Polda Sumatera Utara mendapat kecaman keras dari berbagai pihak.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Medan, Array A Argus
TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kasus penangkapan wartawan media online oleh Polda Sumatera Utara mendapat kecaman keras dari berbagai pihak.
Sejauh penanganannya, satu wartawan bernama Jon Roi Purba dibebaskan, setelah dijemput paksa karena diduga memberitakan Kapolda Sumatera Utara, Irjend Paulus Waterpauw.
Namun, satu lagi yang merupakan reporter media online bernama Lindung Silaban belum diketahui statusnya sampai saat ini.
Apakah masih ditahan, atau sudah dibebaskan mengingat Lindung sudah berdamai dengan Kapolda.
Terkait kasus ini, Tim Advokasi Pers Sumut yang terdiri dari LBH Medan dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Lindung.
Baca: AJI Akan Laporkan Ahli Pers Yang Berikan Keterangan pada Polda Sumut
Tim Advokasi Pers mundur karena Lindung memilih berdamai setelah menempuh mediasi.
"Terkait pernyataan Polda Sumut yang sebelumnya mengaku telah memintai keterangan Dewan Pers, itu tidak benar. Kami sudah berkoordinasi dengan Dewan Pers, dan mereka mengaku tak pernah dimintai keterangannya," kata Ketua AJI Medan, Agoez Perdana di kantor LBH Medan, Jumat (9/3/2018).
Agoez mengatakan, meski Lindung sudah berdamai, namun ia tetap tidak ingin kasus serupa terjadi.
Mengingat, langkah yang diambil Polda Sumut dalam melakukan penangkapan itu tidak benar.
Agoez berpendapat, jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi undang-undang. Sehingga, tidak patut polisi menjemput paksa wartawan ketika terjadi sengketa pers.
Baca: Aksi Antikorupsi di Kejari Tobasa Dibubarkan Paksa oleh Segerombolan OTK, Tonton Videonya
"Harusnya polisi memanggil baik-baik yang bersangkutan. Bila memang berita yang diproduksi tidak sesuai, maka gunakan hak jawab. Tidak boleh main tangkap saja," ungkap Agoez.
Semua sengketa pers, harusnya diselesaikan oleh Dewan Pers. Apalagi, sudah ada kesepakatan antara Kapolri dengan Dewan Pers menyangkut masalah ini.
