Wapres JK: Setiap Tahun 5.000 Guru Pensiun, Pemerintah Akan Angkat Guru Honorer Jadi PNS
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah berencana akan mengangkat guru honorer sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.COM - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah berencana akan mengangkat guru honorer sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Alasannya, setiap tahun ada 5 ribu guru pensiun dan harus diganti dengan guru baru.
"Kami evaluasi jumlah guru secara nasional. Karena tiap tahun kira-kira kurang lebih 5 ribu guru pensiun. Maka itu harus diganti," kata Kalla di Kantornya, Jakarta, Selasa (3/4/2018).
Menurut Kalla, pemerintah juga mengevaluasi cara yang tepat untuk merekrut guru honorer sebagai ASN.
"Bagaimana cara merekrut guru yang baru. Baik itu yang sekarang ini bekerja sebagai guru honorer, dan juga guru yang baru," kata dia.
Melansir Kompas.com, rekrutmen tersebut, kata Kalla, juga akan dilakukan melalui tes dan tak asal mengangkat guru honorer saja.
"Jadi semuanya akan dikelola dengan baik, dengan tes. Karena butuh kualitas dan ditingkatkan. Jadi ya perlu mencari calon guru yang betul-betul mempunyai kemampuan," terang Kalla.
Sebelumnya, pemerintah akan kembali membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun 2018.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menuturkan bahwa pendaftaran CPNS akan diprioritaskan di dua sektor utama, yakni pendidikan, dan kesehatan.
Menurut Asman, saat ini sebaran tenaga pendidik dan kesehatan tidak merata. Mayoritas guru, misalnya, masih terpusat di kota-kota besar.
Sementara daerah-daerah terpencil masih kekurangan tenaga pendidik.
Berdasarkan hasil analisis Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, sebaran kepala sekolah dan guru jenjang SMP di Indonesia belum merata ke seluruh wilayah, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Selain itu, terdapat banyak kabupaten/kota dengan kategori wilayah 3T masih kekurangan kepala sekolah dan guru SMP berdasarkan pada standar indikator pendidikan nasional yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sementara itu, ada pekerjaan rumah bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memikirkan kualitas kepala sekolah dan guru yang sudah ada.
Analisis data menunjukkan, sebaran kepala sekolah dan guru yang berkualitas juga belum merata.
Guru Honorer Daerah Terdepan Bisa Jadi Guru Garis Depan
Sebelumnya pada tahun 2017 lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan merekrut 17.000 untuk ditempatkan di 15.000 desa yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Para guru tersebut akan menyandang status calon pegawai negeri sipil (CPNS) setelah lulus Program Guru Garis Depan (GGD).
"Program tersebut dicanangkan akan bergulir hingga tahun depan," kata Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Hamid Muhamad saat menyampaikan siaran pers peringatan Hari Guru Nasional 2017 di Kantor Kemendikbud, Kamis (23/11/2017).
Program Guru Garis Depan merupakan strategi dan upaya pemerintah memeratakan akses pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik di daerah 3T.
Keempat provinsi tujuan program tersebut yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.
Sebelumnya, program GGD angkatan pertama telah mengirimkan 798 guru profesional ke-28 kabupaten di daerah 3T yang tersebar di empat provinsi tersebut.
Pelepasan GGD angkatan pertama diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Tahun ini, Kemendikbud baru merekrut 6.296 guru hasil seleksi program GGD 2016. Program GGD 2018 akan melibatkan guru honorer bergelar sarjana yang sudah mengabdi di sekolah-sekolah daerah 3T.
Kini, rencana merekrut 17.000 GGD itu sedang dibahas intensif dengan kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Badan Kepegawaian Negara.
Program GGD tersebut mendapat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah, di mana gaji untuk para GGD berasal dari APBD masing-masing kabupaten.
Guru honorer yang ikut program GGD juga harus lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan ikut seleksi GGD.
Nantinya, penempatan GGD juga bisa di luar daerah 3T. Sebab, beberapa desa di Pulau Jawa pun masih banyak yang berada jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. "Penempatan di daerah 3T tetap jadi prioritas," ujarnya.(*)
