BPK Tunggu Anggota Dewan Simalungun Pulangkan Rp 800 Juta hingga Akhir Juli, Kalau Tidak . . .

Jika anggota DPRD Simalungun tak mengembalikan, maka aparat penegak hukum akan masuk untuk bertindak.

BPK Tunggu Anggota Dewan Simalungun Pulangkan Rp 800 Juta hingga Akhir Juli, Kalau Tidak . . .
TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
Gedung DPRD Simalungun 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut menjelaskan anggota DPRD Simalungun harus mengembalikan uang Rp 800 juta hingga akhir Juli 2018. Heryando memastikan jika anggota DPRD Simalungun tak mengembalikan, maka aparat penegak hukum akan masuk untuk bertindak.

Diketahui, uang Rp 800 juta itu merupakan dugaan biaya penginapan fiktif 47 anggota DPRD Simalungun saat kunjungan kerja di Jakarta.

"Sesuai dengan undang-undang, 60 hari setelah laporan diterima.
kita kasih penyerahan LHP (laporan hasil pemeriksaan) di akhir bulan Mei. Kalau tak dikembalikan berarti aparat penegak hukum sudah bisa masuk," ujar Heryando Humas BPK RI Perwakilan Sumut via seluler, Kamis (19/7/2018).

Heryando menjelaskan, ada 47 anggota dewan yang harus mengembalikan dengan rincian yang berbeda-beda. Namun, Heryando tak hapal berapa angka paling besar untuk anggota dewan.

Saat disinggung bahwa temuan tersebut merupakan salah komunikasi antara Sekretariat DPRD dengan pihak hotel, Heryando tak menanggapi hal itu. Baginya, temuan Rp 800 juta yang diduga memanipulasi biaya penginapan berdasarkan fakta.

Heryando juga tak mempermasalahkan jika sekretariatan menggunakan biro jasa untuk memboking hotel.

"Pokoknya kita berdasarkan fakta. kita sampaikan ke Pemda. Kita gak mau tahu mau pakai biro jasa atau agen travel. Mereka yang lebih tahu. Apa yang disampaikan Pemda itu yang kita terbitkan. kita gak mau mengada-ngada,"katanya.

Ia juga mengaku ada beberapa anggota DPRD yang datang untuk konsultasi temuan tersebut.

Sebelumnya, anggota DPRD dari Fraksi Nasdem Bernard Damanik mengatakan sedang menyelidiki Sekretariatan DPRD Simalungun. Katanya, anggota legislatif telah mengikuti prosesur dengan benar.

"Inilah kami dewan sedang menyelidiki kenapa itu bisa tidak diakui pihak hotel. Sebenarnya ini kan tugas sekretariatan, sekwan juga ikut kunker itu. Kecuali, kami dapat uang, lalu tidak tidur di hotel, tetapi ada kwitansi hotelnya. Ini kan enggak. Makanya perlu perbaikan di sekretariatan,"katanya usai mendaftar sebagai calon legislatif periode 2019-2024 di KPU Simalungun.

Namun Bernard mengaku akan mengembalikan jika memang terbukti tidak sesuai prosedur.

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved