Penganiayaan Sekuriti Unimed Berujung Kematian Dua Pemuda, Ini Kata Wakapolda Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Belakangan ini masyarakat kerap melakukan aksi main hakim sendiri yang menyebabkan pelaku kejahatan babak belur.

Atas kerapnya masyarakat main hakim sendiri, Wakapolda Sumut Brigjen pol Mardiaz Kusin mengimbau agar tidak main hakim sendiri dalam menghadapi pelaku kejahatan.

"Serahkan dan percayakan sepenuhnya penanganan kasus dan pelaku kejahatan pada aparat penegak hukum agar diproses sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku," katanya.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Brigjend pol Mardiaz Kusin saat melaksanakan ngobrol santai (Ngobras) Wartawan Unit Polrestabes Medan.

Brigjen Pol Mardiaz Khusin Dwihananto menanggapi kasus dugaan penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan Satpam Kampus Unimed yang berujung pada tewasnya dua korban yang dituduh mencuri helm, Senin (25/2/201) di Ruang Tamu Wakapoldasu.

"Untuk kasus ini sudah diproses oleh Polrestabes Medan. Intinya, proses hukum harus ditangani pihak berwenang. Untuk kejahatan menghakimi massa kita selalu mengimbau agar masyarakat tidak main hakim sendiri," kata Mardiaz.

Lebih jauh, untuk kasus main hakim sendiri, kalau saksi dan alat bukti lengkap seperti adanya rekaman CCTV penanganan kasusnya akan terus berlanjut.

Sebab, masyarakat tidak dibenarkan main hakim sendiri.

Terkait adanya dugaan Satpam Unimed yang tidak memiliki sertifikat, Wakapoldasu menegaskan hal itu tidak dibenarkan.

Sebab, seorang Satpam wajib mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum mendapatkan sertifikat dalam bertugas.

Tidak hanya membahas kasus main hakim sendiri, dalam obrolan itu juga dibahas soal komitmen netralitas Polri dalam menghadapi Pemilu.

Menurut orang nomor dua di Polda Sumut tersebut, Polri dalam hal ini Polda Sumut akan berusahan semaksimal mungkin melakukan colling system dengan berkunjung ke masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan olahraga sampai menyelenggarakan zikir bersama.

Ini sebagai upaya Poldasu dalam menurunkan suhu politik yang meningkat jelang Pemilu.

"Dalam kontestasi Pemilu baik itu Pilpres dan Pilkada setidaknya ada 20 ribu Caleg yang berkontestasi di Sumut. Dan setiap kontestan ini pasti akan menyampaikan kalau dia yang terbaik. Di sinilah potensi-potensi hoaks, ujaran kebencian dan saling menghujat bisa terjadi melalui kampanye negatif hingga kampanye hitam,"katanya.

Jika diperhatikan sekarang ini, lanjut Wakapoldasu, kampanye negatif dan kampanye hitam sudah mulai masuk ke rumah ibadah, dengan dalih ceramah agama, pengajian dan zikir bersama.