Menteri PUPR Buka-bukaan soal Naturalisasi Sungai yang Dicetuskan Anies: Lha Opo Iki (Apa Ini)?
"Karena beliau dilihat punya ide naturalisasi, lha opo iki (apa ini)? Saya ajak ngoceh saja, diskusi. Apa programnya naturalisasi mari kita bareng-bar
Menteri PUPR Buka-bukaan soal Naturalisasi Sungai yang Dicetuskan Anies: Lha Opo Iki (Apa Ini)?
TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kembali menagih penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait naturalisasi sungai.
Kata Basuki, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menjelaskan secara komprehensif soal naturalisasi yang dicetuskan Anies.
"Saya sudah bilang pada Pak Gubernurnya, 'Mas iki (ini) diundang', yang datang stafnya, dia enggak ngerti. Jadi kami mau undang lagi," ujar Basuki, Selasa (19/3/2019).
Menurut Basuki, pihaknya siap menjalankan konsep naturalisasi.
Namun, Basuki dan jajaran di Ditjen Sumber Daya Air belum memahami naturalisasi yang dimaksud Anies.
"Karena beliau dilihat punya ide naturalisasi, lha opo iki (apa ini)? Saya ajak ngoceh saja, diskusi. Apa programnya naturalisasi mari kita bareng-bareng. Nah ini belum ketemu," ujar dia.
Sementara untuk normalisasi, kata Basuki, pihaknya ingin program itu terus berlanjut.
Meski yang mengerjakan pelebaran sungai dan pembangunan turap adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun pekerjaan itu sangat tergantung pada Pemprov DKI.
"Tergantung pembebasan lahannya. Tapi kalau programnya ada (kelanjutannya)," kata Basuki.
Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menangani banjir dengan membenahi sungai. Ia meminta Anies melakukan naturalisasi sungai.
"Ya, makanya sekarang normalisasi itu dibetulin (sungainya). Mungkin dari Pak Anies sekarang naturalisasi ya? Ya itu harus dibetulin, disikapi," kata Prasetio di Jakarta Barat, Jumat (25/1/2019).
Prasetio mencontohkan SMAN 8 Jakarta di kawasan Bukit Duri yang dulunya rutin banjir, kini sudah tidak terendam banjir lagi.
Sungai Ciliwung di belakang SMA tersebut sudah dinormalisasi pada 2016.
"Tapi setelah lewat SMA 8 banjir lagi karena belum dikasih turap. Ke depannya saya sarankan Pak Gubernur untuk melaksanakan normalisasi yang dinamakan pemda sekarang naturalisasi. Ini, kan, perintah pemerintah pusat," ujarnya.