Aa Gym Angkat Bicara soal Banjir Jakarta, Netizen Ingatkan Cuitan Aa Gym soal Banjir di Era Ahok

Aa Gym Angkat Bicara soal Banjir Jakarta, Netizen Ingatkan Cuitan Aa Gym soal Banjir di Era Ahok  

TRIBUN-MEDAN.COM - Akhirnya Ustad Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) ngetwit soal musibah banjir di DKI Jakarta.

Lewat akun twitter-nya  @aagym pada Sabtu (27/4/19),  Aa Gym mengatakan musibah banjir merupakan sebuah ujian dari Allah SWT.

Aa Gym berharap agar masyarakat tetap tabah.

Ia juga berharap agar pemimpin diberi kesunguhan dan jalan keluar atas musibah ini.

"Innalillahi wainna ilaihi roji’un,
Ujian bagi saudara kita Yg sdg ditimpa musibah banjir, semoga dikaruniakan kesabaran&pertolongan Alloh serta dibukakan hikmahnya.
Serta smoga para pemimpin diberi kesungguhan dan jalan keluar agar ujian Yg tak mudah ini kedepan ada solusi trbaik," tulis Aa Gym.

Cuitan Aa Gym itu lantas dibandingkan netizen cuitan soal banjir saat Jakarta dipimpin Ahok.

Saat itu, Aa Gym menuliskan cuitan begini.

"Innalillahi, jakarta banjir lagi, semoga nanti ada pemimpin jakarta yang rendah hati, tak ujub takabur merasa sudah banyak berbuat," tulis Aa Gym.

Sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengunggah tulisannya tentang banjir di akun twitternya @basuki_btp, Jumat (26/4/2019).

Dalam tulisan tersebut BTP meminta agar warga Jakarta waspada terhadap banjir.

"Kepada warga DKI, harap waspada terhadap banjir. Mari fokus untuk membantu para korban banjir," tulis Ahok dalam akunnya, Jumat (26/4/2019).

BTP pun mengingatkan warga agar tidak buang sampah sembarangan.

Hal ini lantaran banjir yang meluap banyak mengandung sampah.

"Dan jangan membuang sampah sembarangan," ujarnya.

Cuitan BTP ini merupakan balasan terhadap cuitan di akun milik Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Dalam unggahannya Sutopo menyertakan video yang menunjukan kondisi tinggi muka air di Sungai Ciliwung.

"Sampah banyak yang dihanyutkan Sungai Ciliwung dari bagian hulu dan tengah pagi ini. Kondisi tinggi muka air di Kalibata pagi ini," tulis Sutopo.

Banjir kali ini memunculkan tagar #AniesDimana, yang menjadi trending topic teratas di media sosial Twitter, di mana warganet mempertanyakan peran Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam mencegah banjir tahunan yang terjadi.

Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan menyalahkan "banjir kiriman" dari kota lain adalah alasan berulang yang kerap digunakan pemerintah daerah saat banjir.

"Itu lagu lama... Itu (banjir) masalah hidrologis, dari hulu sampai ke hilir... Seakan-akan pasrah aja kita dengan kondisi itu," kata Yayat.

Yayat mempertanyakan komitmen Anies dalam mengembalikan fungsi sungai Ciliwung sebagai langkah mencegah banjir.

Sebelumnya, Anies mengatakan dia akan melakukukan naturalisasi sungai.

Hal itu berbeda dengan konsep normalisasi yang dilakukan pendahulunya Basuki Tjahaja Purnama (BTP).

Namun, menurut Yayat, konsep ini belum jelas.

"Selama ini kan kita bertanya, bagaimana konsep naturalisasi itu? Apakah dalam konsep yang lebih mengedepankan konservasi? Apakah dalam konsep lainnya?" ujar Yayat.

Ia mengatakan, sebetulnya proyek pengembalian fungsi sungai Ciliwung berada dalam kewenangan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Tapi, kata Yayat, pemerintah daerah memegang kunci kelanjutan program itu karena merekalah yang berwenang melakukan pembebasan lahan untuk mendukung kelancaran program itu.

Maka dari itu, Yayat menyarankan Anies untuk berdialog dengan Kemen PUPR terkait konsep naturalisasi yang dimilikinya agar pemerintah pusat dan daerah dapat bersama-sama menyelesaikan masalah ini.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI-P Yuke Yurike mengatakan penanganan banjir kiriman itu bukan hanya mengandalkan penanganan hulu, tapi harus berbarengan dari hulu ke hilir.

Terkait konsep naturalisasi sungai, Yuke mengatakan program itu membutuhkan lebar lahan di sisi kiri dan kanan sungai sekitar lebih dari 15 meter karena dalam naturalisasi, akan diatur kemiringan tebing sungai dan penanaman dengan pohon pohon agar sungai kembali menjadi natural.

"Persoalannya berani nggak Gubernur Anies merelokasi? Itu salah satu masalahnya," kata Yuke kepada wartawan BBC News Indonesia Rivan Dwiastono.

Melansir kompas.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, terdapat 37 titik banjir di wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (27/4/2019) pagi tadi per pukul 06.00 WIB.

Berdasarkan data dari situs resmi BPBD, 37 titik banjir tersebut terdiri dari 14 titik di wilayah Jakarta Selatan, 21 titik di wilayah Jakarta Timur, dan 2 titik di wilayah Jakarta Barat.

Daerah yang masih terdampak banjir di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Kelurahan Pengadegan RW 001, Kel Rawajati RW 001, 003, 007, Kel Pejaten Timur RW 005, 006, 007, 008, Kel Kebon Baru RW 010, Kel Bangka RW 002, Kel Petogogan RW 002, Kel Pondok Pinang RW 005, 008, dan Kel Pondok Labu RW 003 dengan ketinggian banjir antara 10 cm hingga 220 cm.

Sementara itu, untuk wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Kel Cawang RW 001, 002, 003, 005, 008, 012, Kel Kampung Melayu RW 004, 005, 006, 007, 008, Kel Bidara Cina RW 004, 005, 006, 007, 011, 012, 014, 015, 016 dan Kel Kebon Manggis RW 004 dengan ketinggian banjir berkisar antara 10 cm-225 cm.

Jumlah titik banjir tersebut bertambah bila dibandingkan pada Jumat malam kemarin yang berjumlah 18 titik.

Namun, ada beberapa titik yang kemarin terendam banjir sudah surut pada pagi ini, di antaranya Kelurahan Balekambang RW 005 dan Kelurahan Cililitan RW 007.

Adapun jumlah pengungsi akibat banjir hingga pagi ini berjumlah 2,370 warga Jakarta Timur yang tersebar di 15 lokasi pengungsian.

Banjir yang terjadi sejak Jumat hingga Sabtu pagi ini disebabkan air kiriman dari wilayah Bogor yang menluap dari Sungai Ciliwung, Sungai Angke, dan Sungai Krukut.

Anies sebut banjir kiriman

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, banjir tersebut bukanlah karena hujan di Jakarta, melainkan kiriman dari hulu.

"Di tempat itu tidak ada hujan sebetulnya, kita ini menerima air dari hulu ketika di sana hujannya keras. Karena itu titik-titiknya yang biasanya kena itu limpahan air padahal, kan, Jakarta ya hujan, tetapi tidak ada hujan yang luar biasa di sini. Ini adalah contoh situasi banjir karena kiriman dari selatan," ucap Anies di Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).

Selain banjir, aliran-aliran sungai di Jakarta juga menampung sampah yang merupakan kiriman hulu Sungai Ciliwung.

Sampah-sampah tersebut tertampung di beberapa pintu air, termasuk Pintu Air Manggarai.

"Sampah di Manggarai itu Jakarta menampung sampah yang luar biasa banyaknya, kalau lihat sekarang di Manggarai itu bukan sampah di warga kita. Itu sampah yang masuk dari aliran Sungai Ciliwung," ujar Anies.

Bahkan, dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, sampah yang menumpuk di Pintu Air Manggarai mencapai 170 ton.

Perlu waduk Anies mengatakan, untuk menangani banjir yang kini melanda Jakarta, diperlukan pembangunan waduk yang lebih banyak.

Menurut dia, air banjir yang merupakan kiriman dari hulu Sungai Ciliwing harus bisa ditahan sehingga tidak mengalir ke Jakarta dengan volume yang besar.

"Karena kalau kita hanya membereskan di Jakarta tidak ada artinya, mengapa? Karena nanti kita akan berhadapan dengan permukaan laut yang lebih tinggi dari pada permukaan air sungai. Justru yang harus dibereskan adalah bagaimana airnya bisa ditahan di hulu sehingga volume air yang masuk di Jakarta terkendali," kata dia.

Ia menyebut, waduk-waduk ini harus dibangun antara Bogor dan Jakarta, seperti halnya yang sedang dalam masa pembangunan, yaitu Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi.

Selain kedua waduk tersebut, akan dibangun lebih banyak waduk untuk menahan air.

"Kita akan perlu lebih banyak lagi, di antara Bogor dan Jakarta. Dan ini kita sedang siapkan tempat-tempat yang nantinya bisa dibangun kolam-kolam refensi fungsinya semata-mata untuk menahan aliran air agar tidak langsung semua datang ke Jakarta," lanjut dia.

Saat disinggung mengenai program naturalisasi besutannya, Anies tak menjelaskan secara gamblang.

Ia hanya menyebutkan bahwa masalah banjir di Jakarta berasal dari hulu sungai.

"Yang justru diperlukan adalah solusi di hulu masalahya. Jangan solusinya hanya sekadar gejalanya.

Gejalanya adalah air naik di Jakarta, tetapi sumber masalahnya adalah karena air yang dari hulu datang ke Jakarta tidak dikendalikan," tutur Anies.

Andalkan bendungan

Alih-alih rencana jangka pendek, Pemprov mengandalkan dua bendungan untuk mengatasi banjir kiriman hulu Sungai Ciliwung.

Dua bendungan yang telah dibangun tersebut adalah bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi.

"Kita ini menerima air dari hulu ketika di sana (hulu) hujannya keras, karena itulah yang dikerjakan membangun dry dam. Insya Allah bendungan selesai tahun ini kalau bendungan itu selesai tahun ini," ujar Anies.

Jika kedua bendungan tersebut telah selesai dikerjakan, lanjut dia, air hujan dari daerah Bogor bisa ditahan.

Dengan demikian, volume air yang datang ke Jakarta tidak melimpah dan meluap.

"Dan kalau itu bisa terjadi maka 30 persen dari potensi itu akan (teratasi)," kata Anies.

Pembangunan dua bendungan ditargetkan selesai pada Desember 2019.

DPRD tagih naturalisasi

Ketua Fraksi PDI-P DRPD DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut banjir di Jakarta merupakan kiriman dari hulu Sungai Ciliwung.

Menurut dia, jika Anies menyebut penyebab banjir Jakarta dari hulu maka hilirnya juga harus dibenahi.

"Itu persoalan, jangan menyalahkan di sananya. Kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita membenahi supaya dampak dari banjir kiriman itu tidak berdampak ke masyarakat kita, begitu loh. Kan begitu maksudnya," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (26/4/2019).

Ia menyarankan agar sebaiknya pemprov DKI Jakarta mencari solusi dan konsep penyelesaiannya termasuk melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Apalagi, hingga saat ini konsep penanganan banjir yakni naturalisasi yang sering disebut oleh pemprov tak kunjung terealisasi.

"Antara program naturalisasi dengan program normalisasi itu loh. Ini kan pada tidak temu sehingga kenyataan terhadap kali-kali besar terhambar karena program itu kan," ucap dia.

Berdasarkan penilaiannya, hingga saat ini jajaran SKPD di bawah Anies masih bimbang dan belum sepenuhnya mengerti tentang kebijakan program naturalisasi.

Mau tak mau, kata dia, jika sudah terhimpit, pemprov terpaksa menerapkan program normalisasi.

"Kenapa Pak Anies membuat naturalisasi, karena Pak Anies anti dengan penggusuran. Itu persoalannya di situ, tetapi mau tidak mau karena kondisi kita sudah seperti ini perlu dinormalkan," ujar dia.

Artikel ini dikompilasi dari Kompas.com dengan judul "Banjir Jakarta: Pemprov Andalkan Pembangunan Waduk, DPRD Tagih Naturalisasi" dan twitter.