Kasus KTP Elektronik
BABAK BARU KASUS e-KTP, Mantan Mendagri Gamawan Fauzi & Sekjen DPR Diperiksa Pagi Tadi, Ini Kata KPK
BABAK BARU KASUS e-KTP, Mantan Mendagri Gamawan Fauzi & Sekjen DPR Diperiksa Pagi Tadi, Ini Kata KPK
TRIBUN-MEDAN.COM - BABAK BARU KASUS e-KTP, Mantan Mendagri Gamawan Fauzi & Sekjen DPR Diperiksa Pagi Tadi, Ini Kata KPK.
//
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Rabu (8/5/2019).
Baca: Ajun Perwira Bikin Kesal, Main-main dengan Istri, Jennifer Jill: Baru 2 Minggu Kawin . . .
Baca: Fakta Temuan Formulir C1, Kronologi Awal Operasi Razia Teroris, Ini Tanggapan Sandiaga Uno

Gamawan rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN (mantan Anggota Komisi II DPR, Markus Nari)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu.
Gamawan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 09.41 WIB.
Ia menjelaskan, kedatangannya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Markus Nari.
"Iya (soal kasus e-KTP) diminta keterangan untuk Pak Markus Nari," kata Gamawan sembari memasuki lobi gedung KPK.
Selain Gamawan, KPK juga memanggil Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar sebagai saksi untuk tersangka Markus.
Markus merupakan tersangka kedelapan dalam kasus ini. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus e-KTP sejak 2017 silam.
KPK menahan Markus pada Senin (1/4/2019) malam.
Baca: Ajun Perwira Bikin Kesal, Main-main dengan Istri, Jennifer Jill: Baru 2 Minggu Kawin . . .
Baca: Fakta Temuan Formulir C1, Kronologi Awal Operasi Razia Teroris, Ini Tanggapan Sandiaga Uno
Dalam kasus e-KTP, Markus diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran e-KTP.
Pada tahun 2012, saat itu dilakukan proses pembahas anggaran untuk perpanjangan proyek e-KTP sekitar Rp 1,4 triliun.
Markus diduga meminta uang kepada Irman, pejabat Kemendagri saat itu. Markus diduga meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar.
Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp 4 miliar.