Saksi Sebut Demseria Simbolon Terima Rp 299 Juta selama tak Mengajar, Pengacara: Itu Simpang Siur!

Uang yang telah dikirimkan dirinya selaku Bendahara UPT kepada terdakwa Demseria Simbolon sebesar Rp 299 juta sejak 2011 hingga 2018.

Saksi Sebut Demseria Simbolon Terima Rp 299 Juta selama tak Mengajar,  Pengacara: Itu Simpang Siur!
TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Terdakwa Guru SD No 027144 Binjai Utara, Demseria Simbolon menjalani sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri, Senin (13/5/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Terdakwa Guru SD No. 027144 Binjai Utara, Demseria Simbolon menjalani sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri, Senin (13/5/2019).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asepte Ginting kali ini menghadirkan tiga orang saksi Bendahara UPT Binjai Utara, Irwan Khotib Harahap, Mantan Kadis Pendidikan Pemko Binjai, Dwi Anang Wibowo dan Danu.

Dalam keterangannya, Bendahara UPT Binjai Utara, Irwan Khotib menyebutkan uang yang telah dikirimkan dirinya selaku Bendahara UPT kepada terdakwa Demseria Simbolon sebesar Rp 299 juta sejak 2011 hingga 2018.

"Jadi total dari 2011 hingga 2018 299 juta yang sudah dibayarkan melalui transfer di Bank Sumut," tuturnya dihadapn Hakim Nazar Efriandy.

Lalu selanjutnya Hakim Nazar menanyakan kenapa berbeda dari surat dakwaan yang didakwakan yaitu Rp.435.144.500, Irwan menyebutkan bahwa pengurangan tersebut karena potongan untuk negara.

"Potongannya itu merupakan kewajiban-kewajiban uang untuk negara dari si penerima gaji," tuturnya.

Ia juga menjelaskan bahwa terdakwa juga memiliki hutang gadai tanah terhadap Ponirin yang mengharuskan gajinya juga dipotong Rp 1 juta perbulan.

"Jadi terdakwa menggadai tanah Ponirin. Jadi terdakwa memiliki hutang tanah itu, jadi Ponirin datangi saya dan akhirnya disepakati dipotong gajinya 1 juta perbulan," tuturnya.

Irwan juga mengaku sudah mengetahui sejak 2011 bahwa terdakwa tidak pernah lagi mengajar namun, dirinya mengaku tidak bisa menghentikan penerimaan gaji karena masih terdaftar sebagai pegawai.

"Saya tidak ada wewenang untuk menghentikan gajnya karena dibilang masih terdaftar pegawai. Karena yang berhak menghentikan keppala daerah yang berwenang. Jadi di September 2018 itu baru diberhentikan karena ada surat walikota. Lalu statusnya sebagai Pegawai Negeri 2 Oktober 201 baru diberhentikan," tuturnya.

Halaman
123
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved