BUKAN CUMA Bambang Widjojanto, TKN Menyoal Denny Indrayana Dianggap Status PNS, Kuasa Hukum Prabowo

TRIBUN-MEDAN.COM - BUKAN CUMA Bambang Widjojanto, TKN Menyoal Denny Indrayana Dianggap Status PNS, Kuasa Hukum Prabowo.  

//

Bambang Widjojanto, kuasa hukum Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dilaporkan ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Kamis (13/6/2019).

Baca: Kronologi Oknum TNI Prada Deri Pramana (DP) Ditangkap Denpom, Menguak Kasus Pembunuhan Vera Oktaria

Baca: VERA OKTARIA TERKINI - Oknum TNI Prada DP Tertangkap, Keluarga Minta Pelaku Pembunuhan Dihukum Mati

Baca: RESMI, XIAOMI TERBARU Setelah Redmi Note 7, Mi 9T Diluncurkan dengan 3 Kamera, Spesifikasi dan Harga

Pelapornya adalah sejumlah advokat yang tergabung dalam Advokat Indonesia Maju. 

Salah satu anggota advokat tersebut, Sandi Situngkir, mengatakan bahwa BW melakukan pelanggaran kode etik sebagai advokat Indonesia dan melakukan pengucilan kepada lembaga hukum negara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pertama, saat BW menerima kuasa dari Prabowo-Sandi masih berkedudukan sebagai pejabat negara yaitu Ketua Bidang Pencegahan Korupsi, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)," kata Sandi di Kantor Peradi, Kamis.

Sandi mengatakan, berdasarkan kode etik advokat, yakni Pasal 3 huruf I Kode Etik Advokat Indonesia, hal itu dilarang.

Baca: SIARAN LANGSUNG Link LIVE Streaming Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Pagi Ini

Aturan itu berbunyi :

"Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif, dan judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak dibenarkan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapa pun atau oleh kantor mana pun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut".

Selanjutnya, ujar Sandi, pada saat mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK sebagai anggota tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga, Bambang dinilainya merendahkan MK.

"Itu merendahkan pengadilan, secara tidak langsung mengatakan kepada publik bahwa MK bukan lembaga yang bisa dipercaya," kata dia.

Seperti diketahui, selepas menyerahkan permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 di Gedung MK pada Jumat 24 Mei 2019,

Bambang Widjojanto meminta agar MK tak berubah menjadi 'Mahkamah Kalkulator'.

Pernyataan ini yang dianggap Sandi merendahkan MK.

Sandi berharap, BW segera dipanggil oleh Peradi.

Baca: Kronologi Oknum TNI Prada Deri Pramana (DP) Ditangkap Denpom, Menguak Kasus Pembunuhan Vera Oktaria