News Video
Sebelum Jokowi Tiba di Sigapiton, Spanduk Tuntutan Tanah Adat Ini Diturunkan Satpol PP
Pejabat Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) tidak menghargai warga selaku Masyarakat Dusun Sileang-leang.
Penulis: Arjuna Bakkara |
TRIBUN-MEDAN.COM, TOBASA - Presiden Jokowi sudah melanjutkan kunjungan kerjanya pada hari kedua antara lain ke Objek wisata Salib Kasih Tarutung,
Pasar Siborong-borong lalu ke meninjau perkembangan pembangunan di Kawasan Danau Toba ke Lokasi The Caldera Toba Nomadic Escape, Selasa (30/7/2019).
Sebelum Jokowi tiba di lokasi The Caldera Toba Nomadic Escape, Sat Pol PP Pemkab Tobasa tampak buru-buru membongkar paksa spanduk BBH GMPK di Markas Perjuangan Tanah Adat Butar-butar.
Keturunan Butar-butar, Togi Mangatas Butar-butar menyampaikan, warga Sigapiton Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir merasa terusik serta resah selama ini.
Mangatas Butarbutar menilai, Pejabat Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) tidak menghargai warga selaku Masyarakat Dusun Sileang-leang (Keturunan Oppu Ondol Butarbutar).
"Kami Masyarakat selaku pemilik tanah dituding sebagai penghuni liar atau ilegal.
Baca: Serahkan Ribuan Sertifikat, Jokowi Sembari Bagi-bagi Sepeda di Samosir
Baca: Warga Rela Hujan-hujanan Demi Mendekati Presiden Jokowi
Baca: Presiden Jokowi Warning Investor, Percepat Pembangunan Kawasan Danau Toba
Kami miris dan sedih lihat fakta dan kenyataan pahit ini. Kebijakan pemerintah pusat ini jelas-jelas telah mencoreng program pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi yang kita agung-agungkan pro rakyat,"ujarnya.
Ia beranggapan, BPODT terlalu arogan mengklaim tanah tersebut sebagai milik BPODT sendiri dengan sertifikat HPL.
(jun/tribun-medan.com)