Breaking News:

Baca Edisi Cetak Tribun Medan

Pelimpahan Tersangka Liberty Pasaribu Simbolis

Kejaksaan tidak menahan Liberty merujuk surat permohonan agar mantan Bupati Toba Samosir itu tidak ditahan.

Editor: Randy P.F Hutagaol
Tribun Medan / Dedi Kurniawan
Liberty Pasaribu (kanan). 

* Kejati Sumut Tidak Menahan mantan Bupati Tobasa
* Surat Dokter Sebut Liberty Menderita Jantung Akut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumut akhirnya menerima pelimpahan berkas dugaan korupsi dana APBD Pemkab Tobasa TA 2006 dengan tersangka mantan Bupati Tobasa, Liberty Pasaribu.

Namun pelimpahan P-22 yang seyogiyanya disertai tersangka ini tidak dilakukan seperti lazimnya. Lantaran penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut tidak turut membawa Liberty. Alhasil kejaksaan hanya menerima tersangkanya secara simbolis.

"Ya, kami telah menerima pelimpahan berkas dan tersangka (P-22) mantan Bupati Toba Samosir Liberty Pasaribu dari penyidik Krimsus Polda Sumut," ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sumut, Bobbi Sandri, Selasa (17/5) kemarin.

Bobbi mengakui penyerahan Liberty Pasaribu hanya simbolis. Kejaksaan tidak menahan Liberty merujuk surat permohonan agar mantan Bupati Toba Samosir itu tidak ditahan. Permohonan tersebut juga turut dilampirkan bersamaan dengan pelimpahan berkas kepada penuntut umum Kejati Sumut.

"Dalam surat permohonan dari RS Jantung Harapan Kita Jakarta yang ditandatangani dokter Sunarya Suryahadinata menyebut bahwa tersangka menderita jantung akut atau kronis. Hal ini dikuatkan lagi dari pernyataan tim medis independen dari kejaksaan yang juga menerangkan kondisi tersangka memerlukan perawatan medis," kata Bobbi.

Menurutnya, selain melimpahkan berkas dan tersangka, pihak kejaksaan juga sudah menerima barang bukti sebanyak 38 item, di antaranya bukti kwitansi dan cek perjalanan.

"Barang bukti tersebut berkaitan dengan kasus yang melibatkan mantan Toba Samosir tersebut, sewaktu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemkab Toba Samosir pada tahun 2006," kata Bobbi.

Sedikit diterangkan Bobbi, saat menjabat Sekda Pemkab Tobasa tahun 2006, tersangka Liberty mengeluarkan persetujuan uang dari rekening kas daerah dengan tujuan yang tidak diperkenankan. Akibatnya negara rugi sebesar Rp 3 miliar.

Sempat Tertunda Tiga Kali

Pelimpahan tahap dua tersebut sudah tiga kali mengalami penundaan karena sebelumnya tidak menyertakan tersangka serta kurangnya barang bukti. Di antaranya Liberty gagal dilimpahkan ke kejaksaan pada Rabu, 23 Febuari 2016 dan Rabu, 27 Febuari 2016, lalu.

Kasus ini berangkat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1585 K/Pid.Sus/2011, putusan Mahkamah Agung Nomor 2361 K/Pid.Sus/2011, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1546 K/Pid.Sus/2011. Dalam putusan itu disebutkan kalau korupsi APBD Kabupaten Tobasa senilai Rp 3 miliar dilakukan bersama-sama. Kasus ini terjadi saat Bupati Tobasa dijabat Monang Sitorus, sedangkan Liberty sebagai sekda. Ketika itu uang kas Pemkab Tobasa Rp 3 miliar dipinjam Monang untuk modal usaha tanpa persetujuan DPRD Tobasa. Peminjaman hanya atas persetujuan sekda dan pejabat berkompeten di Pemkab Tobasa.

(cr8/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved