Unjuk Rasa
Demo Damai, Maratua: Pemerintah Pasti Sambut dengan Lapang Dada
"Saya berharap demo bisa berlangsung seperti sebelumnya, bisa berlangsung damai. Kalau bisa berjalan damai lagi, pemerintah pasti menyahutinya"
Penulis: Tulus IT |
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F. Batubara
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut, Maratua Simanjuntak, mengimbau warga Sumut untuk tetap kondusif bila hendak kembali menyampaikan aspirasinya terkait penuntasan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Imbauan ini disampaikan Maratua menjelang rencana aksi unjuk rasa yang dikabarkan bakal diikuti ribuan warga di Sumut pada Jumat (25/11/2016) mendatang.
Maratua berharap aksi nantinya dapat berjalan damai tanpa tercoreng aksi anarkis.
"Saya berharap demo bisa berlangsung seperti sebelumnya, bisa berlangsung damai. Kalau bisa berjalan damai lagi, pemerintah pasti menyahutinya dengan lapang dada," ujar Maratua ketika ditemui di kantor MUI Sumut Jalan Sutomo Ujung, Sabtu (19/11/2016).
Baca: Ketum Nahdlatul Ulama: Yang Ngebom-ngebom Itu juga Melakukan Penistaan Agama
Menurut Maratua, penyampaian aspirasi yang berlangsung damai layaknya demo beberapa waktu lalu terbukti mampu membuat pihak penegak hukum menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus dugaan penistaan yang dilakukan Ahok.
"Jangan sampai ada antipati dari masyarakat terhadap demo yang akan dilakukan," ujar Maratua.
Di sisi lain, Maratua juga meminta pemerintah dan penegak hukum agar lebih bijaksana dalam mengawal aksi. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hak mutlak yang dimiliki setiap warga negara.
"Demikian juga kami minta para pengunjuk rasa agar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Setiap proses hukum itu harus dihormati, karena ini adalah negara hukum," katanya.
Lebih lanjut, Maratua mengatakan bahwa FKUB Sumut akan mendesak pihak kepolisian untk bertindak cepat dalam menuntaskan kasus Ahok. Menurutnya, ribuan umat muslim akan terpancing bila proses hukum tidak dijalankan secara adil dan bijaksana.
"Kita berharap penegak hukum, polisi, kejaksaan nanti bisa serius, agar ini tidak berlarut-larut. Kalau pun ada kepentingan besar, ini harus dikesampingkan karena ini menyangkut jutaan umat di Indonesia," pungkasnya.
(cr5/tribun-medan.com)
