Pilgub Jakarta

Jawaban Menohok pada Anies: Jangan Asbun Kembangkan Isu Asbak (Asal Bukan Ahok)

"Sekali lagi, Anies tidak boleh asbun (asal bunyi) untuk mengembangkan isu asbak (asal bukan Ahok) demi kekuasaan," kata Juli.

Editor: Tariden Turnip
Ist
Foto Ahok dan Anies Baswedan 

Menanggapi ini, juru bicara Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni menilai, Anies mengeluarkan pernyataan yang asal bunyi alias asbun.

"Sekali lagi, Anies tidak boleh asbun (asal bunyi) untuk mengembangkan isu asbak (asal bukan Ahok) demi kekuasaan," kata Juli melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (25/3/2017).

Juli menyebut komentar Anies yang menilai Pemprov DKI belum melakukan open governance menunjukkan ketidaktahuannya tentang perkembangan pemerintahan Jakarta.

Baca: Nikita Mirzani Pamer Foto Tidur Topless di Instagram, Bagian Tubuh ini Sengaja Diekspose

Baca: Sekolah Beratapkan Daun dan Berlantai Kerikil, Anak-anak Ini Tetap Semangat Belajar

Menurut Juli, Anies memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kompleksitas pembangunan Jakarta.

"Yang Anies perlu lakukan kalau benaran berniat menjadi gubernur adalah membuka matanya (open eyes) dan membuka wawasannya (open-minded) supaya mengerti lima tahun terakhir pemerintah DKI telah melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang terbuka (open governance)," ucap Juli.

Mengenai prinsip open governance, Juli menduga saat ini Anies tidak tahu bahawa semua hal terkait Pemprov DKI bisa diakses datanya secara terbuka, dari R-APBD, APBD, keputusan-keputusan, khusunya Pergub, hasil-hasil rapat dan dokumen-dokumen lainnya via jakarta.go.id.

"Bahkan kasus Al-Maidah 51 merupakan risiko dari open governance Pemprov DKI yang mengunggah semua hasil rapat dan kunjungan Gubernur DKI tanpa diedit sedikit pun," ujar Juli.

Baca: Menilik Aksi Remaja Satu Ini di Video Bikin Semua Orang Pasti Pegang Leher sembari Meringis, Ngeri

Baca: Diklat Tidak Mendidik Anak Pramuka Makan Beralas Tanah, Bikin Heboh di Medsos

Anggota pramuka makan di tanah
Anggota pramuka makan di tanah ()

Juli menjelaskan tiga contoh yang sudah dilakukan Ahok yang merupakan bukti bahwa dirinya sudah menerapkan prinsip open governance. Ketiganya yakni penerapan e-budgeting, pelaporan warga melalui aplikasi Qlue, dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dari tingkat kantor kelurahan hingga provinsi.

Untuk penerapan e-budgeting, Juli menyatakan Ahok sampai berhasil mengungkap adanya anggaran siluman dalam penyusunan APBD 2015.

Sedangkan untuk aplikasi Qlue, Juli menyatakan hal ini merupakan bukti Pemprov DKI mengajak warga untuk bersama-sama membangun Jakarta bersama birokrat Jakarta yang sudah kita atur.

Oleh karena pada aplikasi Qlue, warga diminta untuk mengunggah  foto yang nantinya akan diteruskan oleh birokrat DKI sesuai dengan bidang pelayanannya.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved