Jawaban Menohok pada Anies: Jangan Asbun Kembangkan Isu Asbak (Asal Bukan Ahok)

TRIBUN-MEDAN.com -  Tim pemenangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua angkat bicara mengenai pernyataan cagub nomor tiga, Anies Baswedanyang menilai pemerintahan Ajok belum mengimplementasikan prinsip "Open Governance".

Anies mengungkapkan keinginannya mengimplementasikan sistem open governance, atau mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan. Keinginan itu juga dia sampaikan saat mengikuti debat cagub-cawagub DKI Jakarta putaran pertama.

Baca: Ahok Akui Banyak Oknum Guru PNS yang Jelek-jelekkan Dirinya di Sekolah

Baca: BREAKING NEWS: Pedangdut Ridho Irama Ditangkap Polisi Terkait Sabu

Baca: Selain Tertangkap Tangan, Anak Sang Raja Dangdut juga Pernah Alami Kecelakaan karena Menenggak . .

Baca: Dengar Kabar Burung, Suami Nekat Arak Perempuan Ini Telanjang di Tengah Padatnya Warga

"Pertanyaan tadi kenapa di Jakarta belum (diterapkan open governance), saya rasa soal kemauan (Pemprov DKI). Kalau infrastrukturnya sudah ada. Di tempat lain sudah pake lo," ujar Anies, usai menghadiri pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (23/3/17).

Menurut Anies, Jakarta selama ini hanya menerapkan sistem good governance yang dia sebut sebagai pendekatan lama.

Dia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Jakarta.

"Jakarta pimpinannya aktif bersosial media, tapi tidak memanfaatkan teknologi untuk pemerintahannya," ujar Anies.

Baca: HOT NEWS: Mengejutkan Suami Jadi Korban KDRT, Berdarah-darah Dianiaya Sang Istri

Baca: Air Susu Dibalas Air Tuba, Ibu 83 Tahun Digugat Rp 1,8 Miliar oleh Anak Kandung

Baca: Pakai Jubah Raja Salman, Ini Pesan Jokowi Berkunjung ke Makam Mahligai Barus

Dengan open governance, Anies membayangkan ke depannya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga ke ti tingkat kelurahan akan diketahui warga. Dia berjanji akan mempermudah akses agar warga dapat mengawasi kinerja Pemprov DKI.

"Justru pemerintah (harus) terbuka. Kenapa? Lah, ini uang negara kok, uang rakyat kok," ujar Anies.

Menanggapi ini, juru bicara Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni menilai, Anies mengeluarkan pernyataan yang asal bunyi alias asbun.

"Sekali lagi, Anies tidak boleh asbun (asal bunyi) untuk mengembangkan isu asbak (asal bukan Ahok) demi kekuasaan," kata Juli melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (25/3/2017).

Juli menyebut komentar Anies yang menilai Pemprov DKI belum melakukan open governance menunjukkan ketidaktahuannya tentang perkembangan pemerintahan Jakarta.

Baca: Nikita Mirzani Pamer Foto Tidur Topless di Instagram, Bagian Tubuh ini Sengaja Diekspose

Baca: Sekolah Beratapkan Daun dan Berlantai Kerikil, Anak-anak Ini Tetap Semangat Belajar

Menurut Juli, Anies memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kompleksitas pembangunan Jakarta.

"Yang Anies perlu lakukan kalau benaran berniat menjadi gubernur adalah membuka matanya (open eyes) dan membuka wawasannya (open-minded) supaya mengerti lima tahun terakhir pemerintah DKI telah melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang terbuka (open governance)," ucap Juli.

Mengenai prinsip open governance, Juli menduga saat ini Anies tidak tahu bahawa semua hal terkait Pemprov DKI bisa diakses datanya secara terbuka, dari R-APBD, APBD, keputusan-keputusan, khusunya Pergub, hasil-hasil rapat dan dokumen-dokumen lainnya via jakarta.go.id.

"Bahkan kasus Al-Maidah 51 merupakan risiko dari open governance Pemprov DKI yang mengunggah semua hasil rapat dan kunjungan Gubernur DKI tanpa diedit sedikit pun," ujar Juli.

Baca: Menilik Aksi Remaja Satu Ini di Video Bikin Semua Orang Pasti Pegang Leher sembari Meringis, Ngeri

Baca: Diklat Tidak Mendidik Anak Pramuka Makan Beralas Tanah, Bikin Heboh di Medsos

Juli menjelaskan tiga contoh yang sudah dilakukan Ahok yang merupakan bukti bahwa dirinya sudah menerapkan prinsip open governance. Ketiganya yakni penerapan e-budgeting, pelaporan warga melalui aplikasi Qlue, dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dari tingkat kantor kelurahan hingga provinsi.

Untuk penerapan e-budgeting, Juli menyatakan Ahok sampai berhasil mengungkap adanya anggaran siluman dalam penyusunan APBD 2015.

Sedangkan untuk aplikasi Qlue, Juli menyatakan hal ini merupakan bukti Pemprov DKI mengajak warga untuk bersama-sama membangun Jakarta bersama birokrat Jakarta yang sudah kita atur.

Oleh karena pada aplikasi Qlue, warga diminta untuk mengunggah  foto yang nantinya akan diteruskan oleh birokrat DKI sesuai dengan bidang pelayanannya.

Untuk layanan PTSP, Juli menyatakan warga kini semakin dipermudah jika mengurusi segala bentuk surat perizinan dan kependudukan yang ada di tiap kelurahan.

"Sistem PTSP inilah yang menjadi kunci kepuasan publik Jakarta terhadap kepemimpinan Basuki. BPTSP juga membuka jasa antar jemput dokumen perizinan itu tergabung dalam layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB). Warga cukup menghubungi call center 164 untuk mendapat layanan tersebut," ujarnya.