Sekda Tanggapi Anies: DKI Tidak Transparan di Mananya?

TRIBUN-MEDAN.com - Pemprov DKI Jakarta akhirnya tanggapi pernyataan calon gubernur Anies Baswedan yang menyebut Jakarta belum menerapkan open goverment.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mempertanyakan pernyataan, Anies Baswedan, terkait penerapan open governance atau tata kelola pemerintahan yang terbuka di Jakarta.

Baca: Mengenal Orang Kerdil Suku Mante Misterius di Hutan Aceh yang Disebut Punah

Baca: NEWS VIDEO: Wow Keren! Patung Buto Pegang Smartphone Diarak Umat Hindu Keliling Kampung

Baca: Dari Polres Ridho Rhoma tak Diborgol, Tiba di Kantor BNN Tangannya Sudah Diborgol

Baca: Artis FTV Ini Dicecar Netizen usai Posting Foto Tak Pakai Kutang

Menurut dia, semua pihak terkait juga dilibatkan dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI.

"Sekarang begini, inti dari ini semua kan perda APBD dan perda APBD sudah kami tayangkan di website. Sekarang anggaran RT ini kan melekatnya ada di kelurahan dan wali kota, bisa dicek, kalau tidak puas ya bisa dikejar," kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/3/2017).

Menurut dia, pihak RT dan RW juga harus aktif dalam pelaksanaan musrenbang.

Baca: Rumah Rusak Diterjang Banjir Bandang, 300 Warga Mandailing Natal Mengungsi

Baca: Jalan Lintas Tengah Sumatera Terendam Banjir, Akses Sidimpuan-Padang Terputus

Baca: Ratusan Rumah di Mandailing Natal Rusak Akibat Banjir Bandang

Mereka bertanggung jawab menyampaikan aspirasi di lingkungan tempat tinggal mereka untuk dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, juga telah menerapkan e-musrenbang.

"Diskominfotik juga sudah open semua, ada anggaran di e-musrenbang. Mereka bisa buka, tidak transparan di mananya?" kata Saefullah.

Saat ini, kata dia, Pemprov DKI Jakarta tengah menyamakan persepsi untuk integrasi bottom up hingga top down.

Adapun maksud bottom up adalah pelaksanaan musrenbang dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan, hingga kota.

Baca: Meski Rumahnya Digusur dan Dikafirkan, Pedagang Ini Tetap Dukung Ahok-Djarot

Baca: PPP Akhirnya Berlabuh pada Ahok-Djarot, Reni: Ini Keputusan Sulit

Baca: Sopir Angkutan Umum Ini Tulis Surat Begini untuk Istrinya Sebelum Bunuh Diri, Isinya Bikin Terharu

Sementara itu, top down merupakan penyamaan persepsi terkait program unggulan gubernur. Nantinya, akan ditentukan program mana saja yang akan berjalan atau tidak.

"Program yang tidak dilaksanakan itu contohnya seperti kalau cuma menyambung jembatan, menguras got mampat, itu kan bisa dari PPSU atau pasukan biru Dinas Sumber Daya Air. Jadi sudah ke-handle, enggak perlu lagi diprogramkan," kata Saefullah.

Kemudian, pada tanggal 29 Maret, DKI akan menyelenggarakan musrenbang tingkat provinsi. Dengan demikian, semua pihak masih bisa memberi berbagai masukan.

Baca: Respons Menohok Mbah Mijan: Siapa Sosok Bersorban Main Sex Skype yang Dimaksud Inul?

Baca: Perjuangan Dara Cantik Rizki Indah Demi Tonton PSMS Vs Persib, Pingsan di Tribun

Setelah rampung, Pemprov DKI Jakarta mulai membuat rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Seluruh program yang akan dianggarkan dalam APBD wajib tercantum dalam RKPD. Program baru tak boleh muncul seusai pengesahan RKPD.

"Program yang baru boleh muncul ketika dia memenuhi syarat darurat pemerintah pusat. Misalnya, untuk kepentingan perpres terkait penyelenggaraan ASEAN Games, kebutuhan banjir, atau MoU antara gubernur dan kementerian lain," kata Saefullah.

Senada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Dian Ekowati menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka atau open governance.

"Sebetulnya kami sudah sosialisasi banyak, apalagi kami punya media internal Berita Jakarta. Di situ bisa ditelusuri mengenai open governance, sudah keluar semuanya," kata Dian kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/3/2017).

Baca: Kopilot Garuda Indonesia Sarah Salat di Kokpit Pesawat Tuai Pujian

Selain itu, kata dia, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah memberi informasi untuk keperluan data. Kebijakan open datadituangkan dalam aplikasi dan dapat dibuka melalui laman webdata.jakarta.go.id yang merupakan satu bagian atau kanal dalam Jakarta Smart City dalam domain jakarta.go.id.

Dia juga mengatakan, setiap tahun Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan Hackjack yang diikuti para pengembang aplikasi. Nantinya mereka akan menghasilkan aplikasi yang bermanfaat dari portal open data DKI Jakarta.

"Nanti bisa dilihat sistemnya, supaya teman-teman juga terbayang kalau ada suara dari masyarakat yang mempertanyakan mekanismenya seperti apa," kata Dian.

Selain itu, menurut dia, masih banyak masyarakat yang belum peka dan familiar dengan media digital. Adapun saat ini informasi lebih banyak disalurkan melalui media digital.

Baca: Tahu Rahasia Besar Jessica Iskandar, Sang Asisten Pribadi Terima Perlakuan Ini

"Nah, saya juga enggak paham kenapa sampai enggak bisa akses informasi itu. Mungkin masukan juga buat kami, publikasinya masih kurang, sehingga tidak terpublikasi," kata Dian.

Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan, sistem open governance sudah diterapkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Contoh kecilnya, menurut dia, adalah rapat-rapat yang yang diunggah ke akun YouTube.

"Lalu kalau kita musrenbang, disampaikan enggak ke masyarakat? Kita sampaikan," ujar Djarot di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (27/3/2017).

"Maka itu, ini sudah kita kerjakan sejak 4 tahun yang lalu. Makanya saya enggak tahu ini yang dimaksud Pak Anies yang mana," kata Djarot.(*)