Densus 88 Diterjunkan Amankan Aksi 313 Menuntut Jokowi Pecat Ahok, Ada Apa?

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen PolBoy Rafli Amar menyatakan, Polri sudah menerima surat pemberitahuan terkait aksi 313.

Aksi pengamanan pun dilakukan dengan melibatkan Tim Densus 88. Detasemen anti teror ini dilibatkan untuk melakukan deteksi dini dan memantau jika aksi ini disusupi aksi teror.

"Kalau diduga ada disusupkan teror dan sebagainya itu juga yang kita antisipasi. Sudah dilakukan oleh Tim Densus 88. Jadi sudah ada kegiatan yang sifatnya deteksi dini," ucap Boy.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengkhawatirkan apabila penegerahan massa yang dilakukan berkali-kali ini memiiliki tujuan membuat rutinitas dan stabilitas negara terganggu.

“Kemungkinan terburuk ada upaya membuat kekacauan dari keramaian yang terjadi. Ini bisa jadi pintu masuk bagi gerakan-gerakan radikal,” kata Arbi Sanit, kepada wartawan, Kamis (30/3/2017).

Menurut dia, mobilisasi massa secara besar-besaran itu bisa turut mengundang ketertarikan dari kalangan radikal.

Dikhawatirkan, masuk kekuatan dari luar seperti ISIS yang biasanya memanfaatkan kekacauan dan potensi perang saudara.

Pengerahan massa dengan pesan mengutamakan golongan tertentu itu mempersatukan golongan anti nasionalis dan radikal yang selama ini masih ragu untuk muncul.

Mereka bisa menjadi kukuh dan berani menentang sistem kenegaraan yang sedang berlangsung.

Dia menganggap pengerahan massa yang beriringan dengan pelaksanaan Pilkada Jakarta 2017 itu sengaja dibuat menimbulkan kecemasan dan bahkan menggiring ke pilihan tertentu.

“Kalau wacana yang didorong ini untuk anti memilih satu calon, ini kan tidak baik bagi demokrasi. Ini sudah di luar lingkaran demokrasi yang sehat,” kata Arbi.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Pol M Iriawan mengatakan Polda Metro Jaya siap mengamankan aksi 313 yang digelar pada 31 Maret 2017.

Pasukan sudah mulai bersiaga sejak hari ini.

Polisi akan menutup sejumlah akses jalan menunu Istana Negara.

"Harus berada di radius lima ratus dari lingkaran istana. Kami akan mundurkan 500 meter karena supaya memang lebih leluasa. Sehingga kami berharap kepada besok yang unjuk rasa dapat melakukan kegiatan seperti sekarang ini," kata Iriawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/3/2017).