Kendati Banyak Dibully, Sandiaga Tetap Ngotot Program Rumah DP 0 Persen Bisa Sukses

TRIBUN-MEDAN.com - Kendati banyak dibully dan dianggap tidak sesuai dengan sistem perbankan di Indonesia calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tetap optimis programnya bisa mengatasi permasalahan hunian di Jakarta.

Sandi mengatakan kalau konsep program rumah murah di bawah Rp 350 juta yang akan disediakan di Jakarta akan meniru Housing & Development Board (HBD) di Singapura.

Hal tersebut disampaikannya untuk menjawab isu mengenai rumah DP nol rupiah dan berharga di bawah Rp 350 juta, yang belakangan kembali ramai dibicarakan.

Sandiaga mengatakan, melalui konsep HBD seperti di Singapura itu, pihaknya akan fokus menyediakan hunian murah dalam bentuk hunian vertikal.

Modelnya akan seperti rusun yang ada di Jakarta.

Baca: Bank Indonesia Skakmat Janji Kampanye Anies-Sandi, DP 0 Persen, Ini Jawaban Anies

Baca: Ahok: Tolong Kasih Tahu Kalau Ada Rumah Harganya Rp 350 Juta, Aku Mau Beli 10

Baca: Kata Anies, Program DP 0 Rupiah Sejalan dengan Aturan BI

"Iya, kalau vertikal tentu bentuknya seperti kayak di Singapur ada Housing & Development Board (HDB). Unit-unitnya vertikal dan itu terjangkau oleh masyarakat, dan diberikan pembiayaan yang cukup ringan," kata Sandiaga, saat ditemui di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (31/3/2017) malam.

Sandiaga mengatakan, konsep rumah murah yang meniru program di Singapura itu akan dibangun di lahan milik Pemprov DKI.

Rumah itu diperuntukan bagi warga Jakarta dengan pendapatan di bawah Rp 7 juta. Nantinya warga yang membeli bisa memilikinya.

Sandiaga mengklaim, pihaknya juga bisa membuat rumah tapak berharga murah, seperti yang ditemukan di Jagakarsa.

Namun, Sandiaga tidak menjelaskan detailnya nanti seperti apa.

"Bisa ada. Tapi buat kami nanti untuk yang di tanah Pemprov fokusnya itu di hunian vertikal," ujar Sandiaga.

Pihaknya mengatakan menargetkan membangun 50.000 unit rumah murah untuk mengisi backlog kebutuhan rumah di Jakarta.

"Jadi kalau misalnya kita bisa pertahun itu alokasiin di bawah Rp 3 triliun kita bisa mungkim dalam lima tahun mengurangi sampai 83 persen dari pada backlog 300 ribu rumah," ujar Sandiaga.

Untuk mencerahkan publik soal rumah murah dan dengan DP nol rupiah itu, Sandiaga mengaku akan membuat forum group discussion (FGD) terbuka.

Ia berencana mengundang sejumlah organisasi seperti Real Estate Indonesia (REI), Kadin, HIMPI, akademisi dan kalangan lainnya.

"Konsepnya sudah kita launching. Diskursus ini penting, silakan didengar dan kita menjawab. Dan sebuah diskusi yang fokus. Wartawan nanti diundang untuk dengar apa yang jadi posisi kita berkaitan dengan perumahan dengan DP nol rupiah ini," ujarnya.

Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo sebelumnya mengungkapkan, bank sentral sudah mengatur terkait loan to value (LTV) untuk pembiayaan properti.

DP 0 persen dilarang seperti yang diungkap janji kampanye oleh pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Baca: Jenderal Penakluk Teroris Itu Kini Terbaring di Rumah Sakit Ternyata

Baca: Jawaban Sandiaga Uno Menyasar Video Dirinya Minta Dewi Perssik Buka Baju di Bali

Dalam aturan tersebut diatur pula besaran minimum uang muka untuk penyaluran kredit properti.

"Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan)," ujar Agus di kantornya di Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Agus menyatakan, sebaiknya pengenaan uang muka nol persen tidak dilakukan. Pasalnya, kalau rencana itu dilakukan, tentunya akan memperoleh teguran dari otoritas.

Baca: Jokowi Buat Sayembara Video Ayo Bertanya ke Presiden, Sayang SBY Gak Penuhi Syarat

Baca: Mengejutkan, Data KPU: Kepulauan Seribu Tempat Ahok Diduga Menista Agama Tertinggi Pemilihnya

Baca: Real Count KPU DKI : Agus-Sylvi 17,05 Persen, Ahok-Djarot 42,91 Persen, Anies-Sandi 40,05 Persen

Baca: Raffi Ahmad tentang Rencana Beri Adik bagi Rafathar

Sementara itu, sejumlah pengembang properti menilai uang muka nol persen bisa saja dilaksanakan asalkan ada bantuan (subsidi) sangat besar.

Agus mengungkapkan BI telah mengatur ketentuan rasio pendanaan bank terhadap pembiayaan (Loan to Value/LTV) atau Financing to Value (FTV) untuk penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Hal itu dilakukan untuk melindungi konsumen dan industri perbankan.

Baca: Usai Depe Amuk Nassar karena Sering Dipegang-pegang, Beredar Foto Hot Keduanya

Baca: Jawaban Sandiaga Uno Menyasar Video Dirinya Minta Dewi Perssik Buka Baju di Bali

Baca: Tampak Mesra di Depan Kamera, Video Ini Rekam Perlakuan Raffi pada Nagita di Belakang Layar

Dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 18/16/PBI/2016 yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2016 lalu, bank sentral secara resmi mengatur ketentuan rasio LTV kredit pemilikan rumah pertama menjadi 85 persen dari sebelumnya 80 persen.

Artinya, uang muka kredit perumahan minimal 15 persen dari harga rumah.

BI juga mengatur uang muka KPR kedua menjadi 20 persen dari sebelumnya 30 persen, sedangkan kredit rumah ketiga serta seterusnya menjadi 25 persen dari ketentuan sebelumnya 40 persen.

"Kalau seandainya DP nol persen tentu itu menyalahi," ujarnya.

Karenanya, Agus mengimbau agar kreditur tidak melakukan praktik tersebut dan debitur tidak mengambil kredit dengan skema tersebut.

"Sebaiknya jangan dilakukan karena nanti akan mendapatkan teguran dari otoritas," tegasnya.

Trending Topic

Jumat (17/2/2017) pagi, Twitter tiba-tiba menaruh DP 0 % sebagai salah satu trending topic alias topik teratas.

Berdasarkan pantauan TRIBUNNEWS, kurang lebih 10 ribu orang berkicau tentang program Down of Payment (DP) alias uang muka 0 persen.

Usut punya usut, yang menjadi topik perbincangan para pengguna jejaring sosial Twitter tersebut adalah program dari pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno.

Dalam programnya, Anies mengisyaratkan bakal menerapkan kebijakan uang muka 0 persen untuk rumah bagi masyarakatJakarta.

Namun, para netizen pesimistis.

Ada netizen menganggap program itu mustahil, ada pula yang menilai itu hanya sekadar jargon kampanye belaka.

Salah satunya kicauan dari netizen pengguna akun @BentengWidodo yang memandang program itu tak masuk akal.

"Tanah di Jakarta itu mahal, hari gini DP 0% mustahil kecuali klo mau tipu2," kicau akun @BentengWidodo.

Pun demikian dengan cuitan netizen pengguna akun @a_sebat yang mengaku tidak bisa membayangkan cicilannya jika DP rumah 0 persen.

"Harga rumah di jakarta ga manusiawi bos, logikanya kalo ada DP 0% berapa tuh jadinya cicilannya...ga kebayang," cuit @a_sebat.

Beberapa komentar pun mempertanyakan hal serupa:

@amoysh: Br tau jg warga Jkt akan dpt DP 0% buat punya rumah.. @aniesbaswedan...So, brpa cicilan perbulannya?

@awemany: DP 0% itu jargon kampanye. Lihatlah lebih jauh. Di situ ada pemenuhan "kewajiban" negara untuk memenuhi "hak' warga bertempat tinggal layak.

‏@dienak_in: DP 0% itu gimmick. bahasa marketing. persis dengan ini: "kami siapkan lahannya, kami berikan modalnya, kami carikan pembelinya".

@hotradero: Ya, DP 0% itu nggak masuk akal, karena harus disalurkan via bank, padahal bank harus tunduk ketentuan kesehatan perbankan.

Namun, ada pula netizen yang memuji program DP 0 persen tersebut.

"Kalo program DP 0% itu bagian dari upaya pemenuhan hak, patut diacungi jempol yg punya ide ini," kicau @fjims.

Penjelasan Anies

Kredit rumah murah itu akan direalisasikan dengan skema down payment (DP) nol persen dan bekerja sama dengan Bank DKI.

Skema nol persen untuk DP itu diberikan sebagai solusi pada warga yang sulit mendapatkan rumah karena terbentur kesanggupan membayar DP.

"Jadi menabung dulu di bank selama enam bulan yang tabungannya bisa nilainya sampai 10 persen (harga rumah), dari situ dihargai sebagai pengganti DP-nya," kata Anies, di Rawamangun, Jakarta Timur, seperti dilansir dari KOMPAS.com, Jumat (17/2/2017).

Anies mengatakan, program ini bukan menyiapkan rumah, melainkan meringankan kredit.

"Jadi kalau Anda membeli rumah, kemudian Anda mau mengambil kredit ke bank kan, bisa ambil kreditnya ke Bank Jakarta lalu ambil ke situ," ucap Anies.

Diragukan pengembang

Calon gubernur (cagub) nomor urut tiga Anies Baswedanmengisyarakatkan bakal menerapkan kebijakan uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk rumah bagi masyarakatJakarta.

Pengembang menilai program tersebut bisa saja dilaksanakan apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan bantuan (subsidi) sangat besar.

"Mungkin saja kalau pemprov mau menalangi ke developer tapi sekarang permasalahannya untuk di Jakarta ini sudah tidak memungkinkan bangun landed house lagi," kata Direktur PT Metropolitan Land Tbk Wahyu Sulistio, kepada KompasProperti, Jumat (27/1/2016).

Lebih lanjut Wahyu mengatakan, jika memang program tersebut bakal direalisasikan maka yang paling memungkinkan adalah membangun high rise atau hunian vertikal.

Itu artinya, jika ada insentif maka pemerintah tidak bisa memberikan bantuan per unit tetapi langsung untuk satu menara hunian vertikal.

Selain itu, menurut Wahyu, dengan alokasi APBD 2017 DKI Jakartasaat ini agak sulit merealisasikan program DP 0 persen tersebut karena lebih prioritas untuk pembangunan infrastruktur dan sarana publik.

"Rasanya tidak memungkinkan, kecuali prioritas diubah. Risikonya proyek infrastruktur yang sedang dibangun akan tersendat dan semakin lama penyelesaiannya," tutup Wahyu.(*)