Alamak, Disebut Dibayar untuk Menangkan Ahok-Djarot, Ini Kata Polri

TRIBUN-MEDAN.com - Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menuding adanya dana triliunan rupiah yang digelontorkan oleh paslon Pilkada DKI Jakarta nomor urut 2 pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat (Badja).

Uang itu disebutkan untuk membayar aparat keamanan. Hal itu disampaikan Rizieq dalam ceramahnya, yang videonya diunggah di Youtube.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto enggan menanggapi tudingan tersebut.

"Kami tidak menanggapi, tapi kami melakukan penyelidikan," ujar Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Baca: Inilah Titik Kumpul Peserta Tamasya Al Maidah

Baca: Ribuan Pasukan Banser di Jakarta Bukan untuk Adang Massa Tamasya Al Maidah

Baca: Jokowi: Jangan Mudah Tergoda dengan Isu-isu SARA

Relawan Badja, Suhadi, melaporkan Rizieq ke polisi atas viralnya video tersebut.

Rizieq dianggap menyebarkan informasi bernada kebencian dan menyinggung SARA.

Rikwanto mengatakan, pihaknya akan menyelidiki soal video itu.

"Akan kami dalami apa kata-katanya, apakah berdasarkan bukti yang ada, kapan itu diucapkan, dalam konteks apa, dan ditujukan untuk apa. Akan didalami dulu," kata Rikwanto.

Baca: Mencekam, Surini Tewas Ditembak Diduga Melindungi Anaknya dari Berondongan Senjata Polisi

Baca: Sebelum Nyoblos, Sandiaga Uno Lakukan Ritual Ini

Baca: Video Detik-detik Ular Piton hendak Memangsa Kambing, namun Akhirnya Ular Lari Terbirit-birit

Dalam video itu, kata Suhadi, Rizieq menyebut bahwa Badja didukung oleh Sembilan Naga dan menggelontorkan uang untuk pemenangan.

Menurut Suhadi, dalam video itu disebutkan, uang itu digunakan untuk "membeli" aparat keamanan seperti TNI dan Polri.

Baca: Detik-detik Jelang Pencoblosan, Anies-Sandi Pilih Melakoni Hal Ini

Baca: Wapres JK: Tak Perlu Ada Tamasya Al Maidah

Baca: Penembakan Razia di Lubuklinggau, Polisi Mengaku Kejar Mobil Korban hingga 1 Km

Selama Pilkada Jakarta 2017, kata Suhadi, pasangan Ahok- Djarot mengelola dana kampanye secara transparan. Dana kampanye diperoleh dari sumbangan masyarakat dan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

"Putaran pertama ada sisa dana kampanye Rp 1,7 miliar. Itupun dikembalikan ke kas pemerintah. Jadi kalau dikatakan didukung oleh konglomerat itu sangat mengada-ada dan tidak benar," ucap Suhadi.

(Kompas.com/Ambaranie Nadia Kemala Movanita)