Suap Pejabat BPK
Pejabat BPK yang Kena OTT KPK Bergelar Doktor, Pernah Fitnah Ahok dalam Audit RS Sumber Waras
"Ini salah auditor BPK yang tertangkap tangan KPK. Salah satu yg memfitnah Ahok dalam kasus Sumber Waras," tulis akun Twitter #NO2ISIS TolakBigotRI.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis berharap hasil audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum.
Harry berikan pernyataan, jika hasil audit BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras tidak ditindaklanjuti maka patut diduga ada sebuah pelanggaran.
Saat itu KPK menilai tidak terjadi pelanggaran hukum dalam pembelian rumah sakit tersebut.
Baca: Gara-gara Terlalu Seksi, Suster Cantik Ini Terpaksa Legawa Keluar dari Rumah Sakit
Kasus tersebut tidak dibawa ke jalur hukum setelah KPK menilai tak ada kerugian negara dalam kasus tersebut.
Benarkah RS merupakan bagian tim atau justru koordinator dalam melakukan audit investigasi kasus Rumah Sakit Sumber Waras?
TribunWow.com belum berhasil memastikan hal tersebut, namun beredar di media sosial santer disebutkan kalau RS menjadi bagian dari audit investigasi tersebut.
"Ini salah auditor BPK yang tertangkap tangan oleh KPK. Salah satu yg memfitnah Ahok dalam kasus Sumber Waras," tulis akun Twitter #NO2ISIS @TolakBigotRI. Nama terpampang auditor BPK, bergelar doktor; Dr Rochmadi Saptogiri SE MM Ak.
Akun Twitter tersebut mengunggah sebuah screenshoot foto dan biodata jejak pendidikan dan karier RS.
Pada postingan tersebut juga menuai banyak respons netizen lainnya yang berisi hujatan.
Banyak yang menyayangkan titel pendidikan tinggi, karier cemerlang dan penghasilan yang besar namun kena OTT KPK.
"Org2 yg pernah menuduh & mendzolimin p' Ahok bertubi2 akhirnya semua tuduhan tsb berbalik ke diri mereka & akan masuk penjara!!," respon akun #RIPHukumInd @joice_marpaung.
OTT suap pemberian WTP Kementerian
Pejabat tinggi BPK berinisial RS kena OTT KPK terkait hasil audit keuangan BPK terhadap sebuah kementerian.
Hasil audit BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada kementerian tersebut.