Jokowi Lakukan Ini untuk 'Membumikan' Pancasila

Sejumlah kementerian dan pejabat pemerintah pun kompak menyematkan tagar 'Saya Pancasila' dalam cuitan di akun media sosial.

"Pancasila adalah pelaksanaan nilai-nilai agama warga Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. #SayaPancasila," kata Menteri Agama Lukman Saifuddin.

Tagar itu telah digunakan lebih dari 38.000 kali, namun tanggapan pengguna media sosial nyatanya tidak selalu mendukung. Dalam kicauan menteri agama di atas misalnya, sejumlah orang membalas.

Memang terancam
Ancaman terhadap ideologi Pancasila amat nyata, kata pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris.

"Ancamannya sangat serius, sebab apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal itu kan ingin membatalkan apa yang sudah disepakati oleh pendiri bangsa," katanya.

Awal Mei lalu, pemerintah telah mengumumkan wacana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Walau belum resmi dibubarkan, sejumlah perguruan tinggi di Indonesia mulai melarang kegiatan yang diduga berafiliasi atau mendukung organisasi itu. Sementara HTI dengan tegas memprotes tindakan ini karena dinilai bertentangan dengan hukum.

Syamsudin Haris menilai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengingatkan kembali semangat Pancasila adalah hal penting yang dilakukan.

"Pancasila memang terancam sebagai ideologi nasional bangsa. (Gerakan ini) penting, sebab kalau tidak, maka kelompok-kelompok yang menamakan diri 'Bela Agama', 'Bela Islam' menganggap Pancasila itu tidak penting malah mungkin digantikan dengan yang lain," sambungnya.

Tapi tentu, lanjutnya, butuh upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman tetapi tidak mudah. "Bahwa narasi Pancasila diulang-ulang, saya kita sifatnya mengingatkan. Untuk jangka pendek, enggak ada yang bisa dilakukan kecuali itu. Dalam jangka panjang butuh kerja keras, khususnya pendidikan."

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan Pekan Pancasila akan diisi dengan sejumlah kegiatan termasuk pameran dokumen asli ketika para pendiri negara mendiskusikan landasan negara, tujuan, cita-citanya.

"Karena selama ini orang dapat itu dari pelajaran sejarah tapi sudah dalam bentuk rangkumannya saja," katanya kepada BBC Indonesia.

Hilmar mengatakan agak aneh jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa pemikiran mereka tidak terwakili atau tidak 'nyambung' dengan Pancasila.

"Negara ini didirikan oleh para pendiri republik dengan pemikiran yang bermacam-macam. Dan semuanya terwakili. Nah sekarang jika ada pemikiran yang tidak terwakili dalam sejarah itu, harus kita tanya balik. Lah memang situ aliran pemikirannya dari mana datangnya kok bisa tidak ada dalam sejarah pemikiran di republik ini?"

Pada 2016 lalu, Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 telah menetapkan hari lahir Pancasila sebagai hari libur nasional.

(Fabian Januarius Kuwado)