Gaji PNS DKI Jakarta Bakal Diturunkan, Begini Penjelasan Ketua Gerindra DKI Jakarta

TRIBUN-MEDAN.COM - Wakil Ketua DPRD DKI, Muhamad Taufik, menyoroti rencana penurunan tunjangan kerja daerah (TKD) pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov DKI.

Taufik menegaskan rencana itu tak ada kaitannya dengan makin dekatnya pergantian gubernur dari Djarot Saiful Hidayat kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Tak ada kaitannya dengan itu. Ini murni karena hasil evaluasi," kata Taufik ketika dihubungi Wartawan, Jumat (22/9/2017).

Baca: Universitas Dharmawangsa Punya Gedung Baru, Ini yang Bisa Dimaksimalkan Mahasiswa

Menurut Taufik, siapapun gubernurnya, pihaknya akan tetap mengajak Pemprov DKI menurunkan tunjangan kinerja daerah (TKD).

Hasil evaluasi di Komisi A DPRD DKI ternyata menunjukkan banyak SKPD, kelurahan, maupun kecamatan yang ternyata serapannya rendah tahun 2017 ini.

"Ada yang di bawah 50 persen serapannya dan bahkan 10 persen juga ada. Tapi TKD pegawainya nyampe 80 persen bahkan 90 persen. Apa-apaan coba itu," Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.

"Apa perlu yang kayak begitu dikasih TKD gede? Serapannya rendah ngapain gede-gede TKD nya. Sama aja kayak orang tidur dibayar itu," lanjut Taufik.

Baca: SOPIR GRAB BIKE DIBUNUH: Ridwan Limbong Sempat Dilarang Ibunya Cari Penumpang

Sementara dinas yang diincar untuk penurunan TKD adalah Dinas Kominfotik DKI Jakarta.

"Itu harus diturunin TKD PNS Dinas Kominfotik. Serapannya rendah banget. Turunin aja lah TKDnya," jelas Taufik.

DPRD DKI Usul Pangkas Gaji PNS

Sebelumnya wartakotalive.com memberitakan, DPRD DKI Jakarta kini tengah mengkaji rencana penurunan gaji pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI untuk beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif mengatakan, penurunan gaji mesti dilakukan untuk mengantisipasi ketika moratorium penerimaan CPNS DKI dicabut.

DPRD dan Pemprov DKI memang akan segera duduk bersama untuk membicarakan langkah mendorong Kementerian Birokasi dan Aparatur Negara mencabut moratorium.