Panglima TNI Bilang Ada Impor 5.000 Senjata Ilegal, Respons Admin Twitter TNI AU Bikin Kaget
Pernyataan mengejutkan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo soal 5 ribu senjata ilegal sedang menjadi sorotan.
lihat foto
Gatot juga menyampaikan, TNI akan melakukan tindakan tegas jika nanti senjata tersebut tetap masuk ke Indonesia walau sudah diingatkan.
"Kita intip terus, kalau itu (senjata) ada akan kita serbu. Jadi kalau suatu saat kami menyerbu pak, itu karena tidak boleh di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada institusi yang memiliki senjata selain TNI dan Polri," ungkapnya.
Bahkan, menurut Gatot, Polri pun tidak boleh memiliki senjata tertentu yang hanya boleh dimiliki oleh TNI.
"Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak Tank, dan bisa menembak pesawat, dan bisa menembak kapal. Saya serbu kalau ada. Ini ketentuan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan ikut berkomentar saat ditanya wartawan soal isu 5.000 senjata yang diimpor oleh institusi non militer dengan mencatut nama presiden Joko Widodo.
Menurut Zulkifli, apabila impor senjata tersebut tidak sesuai ketentuan alias ilegal sebaiknya diusut oleh aparat berwenang.
"Ya diusut saja kalau ilegal, ya urusan polisi diusut, ditindak sesuai peraturan berlaku. Namanya juga ilegal kan," ujar Zulkifli di komplek MPR/DPR Senayan, Jakarta, Sabtu, (23/9/2017).
Menurut Zulkifli memiliki satu senjata tanpa izin saja dapat dikenakan pidana. aplagi kalau lima ribu senjata.
Oleh karenanya Zulkifli mengatakan kasus tersebut sebaiknya ditangani.
" Kalau orang pakai pistol satu enggak izin bagaimana? Apalagi lima ribu, sebaiknya diusut dan itu urusan polisi," pungkasnya.
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta agar Presiden Joko Widodo menjelaskan mengenai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait adanya institusi yang berusaha mengimpor senjata.
Menurut Gatot, ada institusi di luar militer dan Polri yang hendak mendatangkan ribuan senjata.
"Atasan beliau kan Presiden. Itu di sampaikan ke Presiden dan direspons dengan baik oleh Presiden diklarifikasi dari pada itu kemudian menjadi isu bahwa itu seolah-olah antar sektoral di pemerintahan itu tidak kompak," kata Arsul di Cikini, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/9/2017).
Arsul memandang hal tersebut harus diklarifikasi karena pernyataan Panglima TNI telah disebar ke publik.
Penyampaian penjelasan itu bisa melalui Wakil Presiden atau Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
