Era Anies Hibah PGRI Jakarta Melonjak dari Rp 1,89 Miliar jadi Rp 367 Miliar, Ada Apa?

TRIBUN-MEDAN.C0M - Dana hibah dalam rencana APBD DKI Jakarta 2018 sebesar Rp1,7 triliun mendapat banyak sorotan publik.

Salah satunya adalah karena terdapat beberapa mata anggaran yang baru ada setelah dibahas Badan Anggaran DPRD.

Beberapa pos baru tersebut adalah hibah untuk Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI), juga Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.

"Ada yang aneh dalam pengganggaran dana hibah tersebut," kata Idris Ahmad, Koordinator Kawal Jakarta, sebuah lembaga swadaya yang khusus menyoroti atau mengawasi anggaran Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri membela anggaran yang dirancang untuk tahun depan itu dengan menekankan pemberian hibah untuk pendidikan usia dini Jakarta adalah yang pertama kalinya.

"Karenanya untuk pertama kalinya kita mengalokasikan dana Rp63 miliar untuk hibah bagi PAUD di seluruh Jakarta. Kenapa kita berikan, karena selama ini PAUD itu dana mandiri," kata Anies.

Salah satu contoh keanehan yang disebut Kawal Jakarta adalah alamat penerima hibah, yaitu HIMPAUDI sebagai penerima hibah Rp40,2 miliar yang ternyata alamatnya salah.

HIMPAUDI dalam situs apbd.jakarta.go.id beralamat di Jalan Poltangan Nomor 25, Pasar Minggu, Jakarta Selatan namun alamat itu sejatinya adalah untuk Yayasan Assaadah yang menaungi madrasah ibtidaiah hingga aliyah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta keliru saat melakukan verifikasi alamat Himpaudi.

"Ya itu kan salah verifikasi," ujar Sandi, akhir bulan lalu. 

Alamat HIMPAUDI penerima hibah APBD DKI Jakarta yang tak sesuai dengan dokumen resmi/KAWAL JAKARTA.

Gubernur Anies Baswedan sendiri mengatakan, "Soal verifikasi menurut saya penting. Ini contoh sebuah asosiasi para pejuang yang tidak pernah dapat perhatian."

Anggaran hibah Jakarta 2018 naik sekitar Rp300 miliar dibanding anggaran 2017 -ketika Jakarta masih dipimpin Basuki Tjahaja Purnama- dengan total penerima hibah turun dari 345 menjadi 104 badan atau lembaga.

Pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta/DPRD DKI JAKARTA.

Ketika penyusunan KUA-PPAS periode pertengahan 2017, total dana hibah yang direncanakan adalah Rp1,61 miliar namun setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD pada November 2017, naik menjadi Rp1,75 miliar.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Jakarta, Tuty Kusumawati, menjelaskan bahwa kenaikan dan adanya mata anggaran baru setelah pembahasan Banggar adalah hal wajar.

Dana HIMPAUDI Rp40,2 miliar dan IGTKI Rp23,5 miliar itu, kata Tuty, dibahas dalam rapat dengan komisi DPRD. "Kemudian dibawa ke badan anggaran DPRD dan masuk dalam kesepakatan," kata Tuty kepada BBC Indonesia.

Pos hibah yang baru masuk dalam RAPBD DKI Jakarta/BBC INDONESIA