Trump Ancam Negara Pendukung Resolusi Yerusalem: Masih Mau Bantuan atau Diputus?

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan ancaman jelang pemungutan suara Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), terkait rancangan resolusi menolak pengakuan Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.  

Trump, mengancam pemutusan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB untuk menentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Awal bulan ini Trump menyatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel, walau sejak awal sudah dikecam dunia internasional dan belakangan memicu aksi unjuk rasa di sejumlah tempat.

"Mereka mengambil jutaan dolar dan bahkan miliaran dolar dan mereka memberi suara yang menentang kita," katanya kepada para wartawan di Gedung Putih.

"Biarkan mereka bersuara menentang kita. Kita akan menghemat banyak. Kita tidak perduli.''

Pemungutan suara di Majelis Umum PBB, Kamis (21/12), untuk sebuah resolusi yang menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang akan diikuti 193 negara.

Dalam Majelis Umum PBB, lima negara anggota tetap Dewan Keamanan: AS, Inggris, China, Perancis, dan Rusia tak bisa menggunakan hak veto.

Sebelumnya, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, memperingatkan negara anggota PBB bahwa Presiden Trump memintanya untuk melaporkan 'siapa yang menentang melawan kita' pada pemungutan suara pada Kamis waktu New York.

Status Yerusalam merupakan isu utama dalam konflik Israel-Palestina.

Israel menduduki kawasan timur kota itu -yang sebelumnya dikuasai Yordania- saat Perang Timur Tengah tahun 1967 dan menganggap seluruhnya sebagai ibu kota yang tidak bisa dipisah-pisahkan.

Sementara Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota dari negara masa depan dan berdasarkan Kesepakatan Oslo tahun 1993 maka status akhirnya akan ditetapkan dalam tahap berikut perundingan damai Israel-Palestina.

Palestina mendesak pertemuan khusus digelar setelah AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai status Yerusalem 'tidak berlaku dan ditiadakan' serta mendesak semua negara agar 'menahan diri dari pembentukan misi diplomatik di kota suci'.

Selain AS, 14 anggota Dewan Keamanan mendukung rancangan itu namun Nikki Haley menyebutnya sebagai 'penghinaan'.

Resolusi yang tidak mengikat itu diusulkan oleh Turki dan Yaman untuk dibawa ke pemungutan suara di Majelis Umum dengan mencerminkan rancangan DK PBB yang diveto AS.

Pengamat permanen Palestina di PBB, Riyad Mansour, mengungkapkan harapan akan mendapat 'dukungan meluas' atas resolusi itu.