Ingin Perangi Islamfobia di Pelbagai Negara? Komisioner HAM PBB Beri Saran Menohok!

TRIBUN-MEDAN.COM - Pada akhir kunjungan kerja selama tiga hari di Indonesia, Komisioner tinggi untuk urusan HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Husein, menyatakan Islamofobia harus diakhiri dengan menghentikan diskriminasi atas kepercayaan dan warna kulit.

Kunjungan Zeid ke Indonesia ini bersamaan dengan peringatan 70 tahun deklarasi universal HAM PBB, sekaligus 25 tahun peringatan Deklarasi Wina dan Program Aksi. Setelah Indonesia, Zeid akan ke Papua Nugini dan Fiji.

Zeid mengatakan jika umat muslim ingin memerangi Islamofobia yang merebak di berbagai negara, "Kita harus mengakhiri diskriminasi di negara kita sendiri."

Diskriminasi yang harus dilawan itu antara lain terhadap aliran kepercayaan, warna kulit, jenis kelamin, ras, dan orientasi seksual.

"Islamofobia salah. Diskriminasi atas kepercayaan dan warna kulit salah. Diskriminasi atas orientasi seksual dan status lain juga salah," kata Zeid, dalam konferensi pers di Kantor PBB Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Selama kunjungannya sejak Senin (5/2/2018), Zeid menemui berbagai pihak, mulai dari aktivis HAM, korban pelanggaran HAM, pemerintah, hingga bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo.

"Beberapa dari mereka datang dari jauh untuk membagi pengalamannya dan menyuarakan aspirasinya guna melindungi hak-hak mereka dan komunitas mereka," ujar diplomat asal Yordania ini.

Para korban yang ditemui Zeid antara lain ayah dari Papua yang anaknya ditembak mati, Suciwati yang suaminya dibunuh dengan cara diracun, dan kelompok minoritas aliran kepercayaan.

Dia juga menjumpai ibu yang anaknya hilang pada kerusuhan 1998 di Yogyakarta, hingga korban stigmatisasi PKI tragedi 1965.

Zeid Ra'ad Al Husein mengajak umat muslim Indonesia untuk ikut memerangi diskriminasi, termasuk terhadap kelompok LGBT/BBC INDONESIA.

Isu-isu yang jadi perhatian komisioner tinggi HAM PBB
Zeid mengatakan mendapat informasi soal perusahaan pertambangan dan kayu yang kerap menjadi sumber masalah pelanggaran HAM akhir-akhir ini. Antara lain terhadap petani, pekerja, dan masyarakat adat lokal.

"Pengambilalihan lahan, degradasi kualitas lingkungan, kontaminasi sumber air, dan menghasilkan bahaya bagi mereka," kata Zeid.

Menurut Zeid, perlu dialog dan pembicaraan dengan komunitas lokal.

"Diestimasi ada sekitar 200 aktivis HAM dan lingkungan yang menghadapi tuntutan hukum terkait hal tersebut," kata dia.

Beberapa isu lain yang sempat mendapat perhatian Zeid selama di Indonesia antara lain pembahasan rancangan KUHP, Papua, diskriminasi kelompok minoritas, persekusi LGBT, kelompok keagamaan seperti GKI Yasmin, Ahmadiyah, dan Syiah.