Minta Jokowi Transparan Utang Negara, Segini Fantastis Warisan Utang SBY Selama Dua Periode

TRIBUN-MEDAN.com, LEMBANG - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada pemerintah agar transparan dalam menyampaikan permasalahan utang negara.

Bagaimanapun, kata dia, transparansi merupakan kewajiban pemerintah dan rakyat berhak mengetahui masalah tersebut.

"Berapa jumlah utang yang dilakukan oleh pemerintah dan berapa jumlah utang selama 3,5 tahun ini? Jelaskan pada rakyat. Rakyat harus tahu negara utang berapa banyak? Untuk apa? Dari negara mana? Bagaimana membayar utang itu dan sebagainya," kata dia saat kegiatan Tour de Jabar Partai Demokrat, Lembang, Kamis (22/3/2018)

SBY menceritakan, pada saat dirinya menjabat sebagai presiden selama 10 tahun, utang negara digunakan untuk mendekati ekonomi rakyat.

Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi saat itu, rata-rata di angka 6 persen, baik ekonomi makro maupun sektor riil.

Dia menjelaskan, kebijakan utang juga harus melihat besaran kemampuan membayar dari negara.

Jika masih di angka 25 persen dari GDP, hal itu dianggap masih aman.

Tetapi, jika sudah mencapai 40 persen, maka pemerintah harus berhati-hati.

"Sebab, utang boleh, tapi kemampuan kita untuk membayar juga harus tinggi. Kalau ekonomi menurun, kemampuan (membayar) berkurang. Apalagi kalau utang itu, tidak digunakan secara tepat," tandasnya.

Karena itu, SBY meminta pemerintah dapat mengelola utang untuk komponen lain, selain infrastruktur agar ekonomi tumbuh secara baik.

"Masih ada waktu 1,5 tahun, pemerintahan Pak Jokowi bisa mencarikan solusinya. Sehingga pada 2019 nanti, pada saat pemilu dilakukan tidak ada lagi janji kepada rakyat yang belum dipenuhi. Terutama pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Warisan Utang Pemerintahan SBY

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut sudah mengemban utang dengan angka yang fantastis sejak pertama kali menjabat sebagai Kepala Negara, yakni Rp 2.700 triliun.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo mengatakan, bunga utang yang harus dibayar oleh pemerintah mencapai Rp 250 triliun.

Selama tiga  tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, bunga utang bertambah hingga Rp 750 triliun.

"Ketika beliau menjadi Presiden, utangnya itu Rp 2.700 triliun," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin 24 Juli 2017 seperti yang dilansir Tempo.co.

Besaran utang pemerintah saat ini berada pada kisaran Rp 3.600 triliun. Adapun, pertumbuhan utang pemerintah saat ini dinilai sangat kecil.

Pramono menambahkan, memasuki tahun politik pada 2018, pemerintah akan fokus melakukan penghematan anggaran. Presiden meminta seluruh menteri untuk fokus dan efisien.

Pemerintah akan fokus pada bidang infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Diharapkan kementerian/lembaga bisa mendukung pengurangan rasio gini.

"Kami meyakini bahwa 2018, kalau semuanya bisa dijaga pertumbuhan ekonomi akan tumbuh 5,3 persen sampai 5,4 persen," ujar Pramono