Soal Kelanjutan Program OKE OCE, Ini Tanggapan Fraksi Partai Nasdem dan Gerindra DPRD DKI Jakarta

TRIBUN-MEDAN.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, institusi keuangan atau lembaga pembiayaan lebih mumpuni untuk memberikan pinjaman modal bagi peserta pelatihan kewirausahaan OK OCE dibandingkan Pemprov DKI Jakarta.

Sandiaga menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi permintaan Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta agar peserta OK OCE diberi modal.

"Kami masih berpendirian bahwa institusi keuangan itu yang lebih memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memberikan pinjaman (modal OK OCE)," ujar Sandiaga di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/4/2018).

Meskipun begitu, Sandiaga menilai permintaan tersebut sebagai harapan masyarakat agar Pemprov DKI Jakarta memberikan fasilitas lain untuk peserta OK OCE.

Pemprov DKI Jakarta, kata dia, akan menanggapi permintaan Fraksi Nasdem secara resmi dalam rapat paripurna mendatang.

"Tanggapan dari Nasdem menunjukkan bahwa ada giat yang sangat positif di masyarakat berkaitan dengan harapan bahwa kami bisa memberikan fasilitas lebih dari OK OCE," kata Sandiaga.

Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta sebelumnya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga memberikan modal bagi peserta pelatihan kewirausahaan OK OCE.

Fraksi Nasdem meminta Anies-Sandiaga memberikan modal minimal Rp 5 miliar untuk program OK OCE di setiap kecamatan sehingga OK OCE bukan sekadar program pelatihan atau penyuluhan seperti yang berjalan saat ini.

Fraksi Gerindra Anggap Program Oke Oce tak Bisa Atasi Pengangguran

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai program pelatihan kewirausahaan OK OCE tidak bisa mengatasi angka pengangguran usia produktif di Jakarta.

Sekretaris Fraksi Gerindra Fajar Sidik menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna mengenai raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022.

Fajar menyampaikan, ribuan siswa tingkat SMA dan perguruan tinggi lulus setiap tahunnya di Jakarta.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) juga terus terjadi.

"Itu mengakibatkan jumlah pengangguran usia produktif di DKI Jakarta terus meningkat dari tahun ke tahun," kata Fajar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).

Pada Agustus 2017, lanjutnya, jumlah pengangguran di Ibu Kota ada 346.940 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 7,14 persen dari total angkatan kerja.