Pertemuan Jokowi dan Ulama Alumni 212 Bahas Dukungan Politik? Begini yang Sebenarnya
Presiden sempat menanyakan kebenaran barang bukti uang 18 juta yang akan digunakan untuk melakukan makar dalam aksi 313
lihat foto
Dengan demikian, ia menilai kesalahpahaman tersebut membuat dirinya harus diproses oleh aparat hukum atas tuduhan makar.
Sehingga, Presiden diharapkan perlu memahami permasalahan kriminalisasi ulama dan aktivis 212 dari berbagai perspektif.
Di sisi lain, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Yusuf Martak merasa ada ketidakadilan aparat hukum dalam melakukan proses hukum terhadap ulama dan aktivis 212.
Menurut dia, proses hukum terhadap ulama dan aktivis 212 terkesan tidak jelas dan tak terselesaikan dengan baik.
"Sedangkan laporan yang dibuat oleh para ulama, tentang penistaan terhadap para ulama, para habib, bahkan kitab suci umat Islam, rasul umat Islam dan Tuhan pun, dihinakan"
"Tidak ada satupun yang mendapatkan satu proses akurat," katanya.
Sehingga situasi itu menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan ke Presiden Jokowi dalam pertemuan tertutup.
Di sisi lain, Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia Usamah Hisyam menjelaskan, pertemuan ini dinilai penting untuk menanggulangi miskomunikasi antara ulama dan aktivis 212 dengan Presiden Jokowi.
"Dan penting untuk menuntaskan kriminalisasi. Karena penanggung jawabnya (terhadap aparat) Presiden"
"Oleh sebab itu, harus ada political will terkait masalah kriminalisasi ini," katanya. (Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pertemuan Tertutup dengan Jokowi, Alumni 212 Bantah Bahas Dukungan Politik"
