Sengaja Melansir 200 Mubaligh yang Direkomendasi, Kini Menteri Lukman Hakim Minta Maaf

TRIBUN-MEDAN.com - Kementerian Agama RI mendapat reaksi pro dan kontra setelah melansir daftar 200 mubaligh atau dai.

Yang pro memaklumi posisi Kemenag sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menyeleksi nama-nama mubaligh yang layak.

Yang kontra keberatan dengan banyaknya nama-nama dai yang tidak masuk daftar.

Setelah mengumumkan daftar 200 dai ini,  Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta maaf kepada mubalig yang merasa tak nyaman terhadap rilis 200 nama mubalig atau penceramah yang diumumkan lembaganya.

Dirinya mengaku 200 nama itu bukan seleksi, bukan akreditasi apalagi standarisasi, namun bentuk pelayanan permintaan publik.

"Atas nama Kementerian Agama, selaku Menteri Agama, saya memohon maaf kepada nama yang ada dirilis yang merasa tidak nyaman namanya ada di sana," kata Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin seperti dikutip dari laman Kemenag.go.id. Senin (21/5/2018).

Kementerian Agama merilis 200 nama mubalig atau penceramah agama Islam pada Jumat, 18 Mei 2018. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa rilis itu dalam rangka memberi pelayanan atas pertanyaan masyarakat yang membutuhkan nama mubalig. 

 Hal ini dijelaskan Menag dalam kesempatan live talkshow di salah satu televisi nasional,  di Jakarta.

"Ini bukan seleksi, bukan akreditasi, apalagi standardisasi. Ini cara kami layani permintaan publik," terang Menag,  Senin (21/05).

Menurut Menag, rilis itu juga bukan dalam rangka memilah-milah penceramah.

Rilis dibuat sesuai dengan usulan beberapa kalangan yang sudah masuk ke Kementerian Agama dan akan terus diupdate. 

Untuk itu, dalam rilis yang disampaikan,  Kementerian Agama juga menyertakan nomor whatsapp yang bisa dijadikan sarana menyampaikan masukan (08118497492).

"Kami menerima banyak sekali masukan dari masyarakat. Dengan senang hati kami akan merilis beberapa yang belum masuk. Kami sudah menyatakan bahwa rilis ini sifatnya dinamis," tuturnya.

"Silahkan saja publik menyampaikan. Kami membuka diri selebarnya untuk menerima masukan," sambungnya. 

Ditanya apakah ada motif politik dalam rilis tersebut, Menag menegaskan bahwa itu sama sekali tidak ada.