21.000 Warga Medan Belum Terdaftar sebagai Peserta, Ini yang Dilakukan BPJS Kesehatan Setempat

Laporan Wartawan Tribun Medan/Muhammad Nasrul

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Masyarakat Kota Medan ternyata masih banyak yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Medan Ratna Dewi Ningsih, saat menggelar sosialisasi program JKN-KIS kepada pengemudi becak bermotor, di Aula Radio Republik Indonesia (RRI), Jalan Gatot Subroto, Medan, Rabu (18/7/2018).

Menurutnya, angka tersebut terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui fungsi dari program JKN-KIS.

Untuk itu, pihaknya mengaku akan rutin menggelar sosialisasi. Terutama bagi kalangan masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke bawah.

"Setelah tukang becak, dalam waktu dekat kita akan mengundang para pedagang di pasar tradisional dengan sosialisasi yang sama, namun masih belum pas waktunya, melihat kesibukan para pedagang pedagang," ujar Ratna.

Selain melakukan sosialisasi, ia mengungkapkan pihaknya juga telah membuat beberapa kader BPJS kesehatan untuk mempermudah masyarakat. Sehingga jika ada warga yang ingin mengetahui informasi seputar BPJS, tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor BPJS Kesehatan, yang terletak di Jalan Karya, Medan.

"Kader kita tersebar di seluruh kecamatan se-Kota Medan. Malah ada yang satu kecamatan terdapat dua kader untuk lebih mempermudah menjangkau masyarakat," ungkapnya.

Ia menyebutkan, dengan bantuan dari para kader yang diutus oleh pihak BPJS, dianggap membantu menjaring masyarakat yang belum memiliki bpjs.

Ia mengungkapkan, para kader sudah diberikan pembekalan secara rutin. Selain itu, mereka juga melakukan evaluasi untuk memberikan penjelasan regulasi-regulasi baru yang diusung oleh BPJS.

"Saya rasa, kader sangat banyak membantu ya, karena mereka bukan hanya dapat membantu mengurus kepesertaan, tapi masyarakat juga bisa membayar melalui mereka (kader)," katanya.

Meskipun begitu, ia mengatakan pihak BPJS tetap turun tangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi tidak mengandalkan kader secara penuh. Selain itu, mereka juga ingin mengawasi kinerja kader, untuk menghindari adanya kader yang melakukan kecurangan atau tindakan yang melenceng.

"Kan mereka ini kader, kita juga tetap awasi, jika ketahuan ada yang pungli misalnya, lngsung kita diskualifikasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Ratna Dewi Ningsih, mengatakan sengaja mengundang para pengemudi becak. Agar mereka lebih memahami pentingnya program kesehatan untuk masa depan.

"Tujuan kita karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait program jaminan kesehatan ini, sehingga kita perlu lakukan sosialisasi," ujar Ratna.

Pada kesempatan itu, Ratna banyak menjelaskan mengenai program JKN-KIS. Mulai dari pembagian peserta, pembayaran, serta penggunaannya. Ia menyebutkan, pada pembahasan pembagian peserta terdapat dua kriteria. Yakni penerima bantuan iuran dan bukan penerima bantuan iuran.

"Kalau yang penerima bantuan iuran (PBI) itu gratis, dibayarnya sama pemerintah. Itu diutamakan untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah kalau bukan penerima bantuan iuran, ada tiga kelas. Kelas tiga, kelas dua, dan kelas satu, masing-masing iurannya berbeda," katanya.

Amatan Tribun Medan, para abang becak pun terlihat antusias mendengarkan pemaparan pada sesi itu. Karena mereka merasa memang butuh bantuan, terlebih untuk masalah pelayanan kesehatan.

Seperti yang diungkapkan oleh abang becak dari Kecamatan Petisah Johan, dirinya mengatakan jika ia bisa mendapatkan yang gratis, tentunya akan sangat membantu.

"Memang saya sudah pernah punya BPJS, tapi sudah tiga tahun tidak saya bayar karena tidak punya uang. Jadi bagaimana apakah bisa kami dibantu untuk terdaftar di peserta PBI," ungkapnya.

Ratna kemudian menyarankannya untuk mengurus kembali, dengan syarat membawa kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu. Mendapat solusi tersebut, Johan merasa masih belum puas. Karena ia mengaku hingga saat ini pengurusannya dirasa masih terlalu rumit, dan terkesan tebang pilih.

"Kadang kami mau nguruspun seperti dipersulit, jadi apakah ada solusi yang nyata langsung dari BPJS, karena dari Kepling pun terkadang yang dikenalnya saja yang diutamakan," katanya.

Ratna mencoba meredakan suasana dengan menjelaskan penentuan siapa saja yang menjadi peserta PBI, bukan berada di tangan BPJS. Namun murni dari kebijakan pemerintah setempat, seperti kecamatan atau kelurahan. Karena pihak tersebut yang lebih mengetahui siapa saja yang berhak menerimanya.

"Penentuan peserta PBI tidak di kami (BPJS), kami tidak diberi wewenang untuk menentukan siapa saja yang masuk ke dalam daftar peserta PBI. Kami hanya sebagai jembatan," ujarnya.

Meskipun begitu, ia mengatakan pihaknya tetap memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus JKN-KIS. Dengan menempatkan kader-kader BPJS di seluruh kecamatan se-Kota Medan. Ia menganggap bantuan kader dapat membantu menjaring masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

"Kader ini banyak membantu ya, karena untuk mendaftar dan membayar bisa dilakukan langsung ke kader yang tersebar. Jadi saya rasa, masyarakat lebih mudah lah mengurus BPJS. Di medan tersebar di 21 kecamatan se Kota Medan, bahkan ada beberapa kecamatan yang diisi oleh dua kader," pungkasnya. 

(cr4/tribun-medan.com)