News Analysis

Kepsek dan Dinas Pendidikan Jangan Cari Makan dari Sekolah dan Orang Tua Siswa

Hampir semua sekolah di Sumut menjual buku kepada siswa, seperti buku LKS padahal ada larangan, dan aturannya sudah tegas.

Kepsek dan Dinas Pendidikan Jangan Cari Makan dari Sekolah dan Orang Tua Siswa
indovoices.com
Gurasta Panjaitan 

Oleh: Abyadi Siregar Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut

HAMPIR semua sekolah di Sumut menjual buku kepada siswa, seperti buku LKS padahal ada larangan, dan aturannya sudah tegas.

Jadi, ada penegasan bagi tenaga pendidik berupa larangan menjual buku atau pelanggaran pelayanan.

Kemudian, pemerintah kabupaten/kota harus memperbaiki sektor pendidikan, walaupun ada perbaikan saat penerimaan siswa SMA di Provinsi Sumut. Sebagai contoh, penerimaan siswa baru secara online harus ditularkan ke seluruh kabupaten/kota di Sumut.

Selain itu, harus ada ketegasan bagi kepala sekolah, supaya sekolah menjadi tempat yang ramah kepada masyarakat.

Karena itu, oknum kepala sekolah atau dinas pendidikan jangan menjadikan sekolah sebagai tempat cari makan. Pihak sekolah jangan cari makan dari sekolah atau orangtua siswa, karena banyak masyarakat miskin.

Baca: Guru di Tobasa Diseret Keluar Kelas di Hadapan Siswa, Vokal Suarakan Dugaan Penyimpangan di Sekolah

Bila ingin mencari uang masuk jangan di sektor pendidikan. Apalagi, gaji guru sudah tinggi, lantaran adanya sertifikasi.

Jadi, praktik pungli atau mencari uang "sampingan" harus dihentikan. Karena itu, Ombudsman akan mempelajari kasus di-nonjob-kannya guru yang kritis meminta kejelasan aliran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tidak hanya itu, mendengar informasi ada guru yang tidak diperbolehkan mengajar, karena kritis terhadap kebijakan sekolah sangat mengkhawatirkan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara Abyadi Siregar
Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara Abyadi Siregar (Tribun Medan / Jefri)

Hampir di mana-mana, ketika ada orang yang kritis serta punya komitmen untuk memperbaiki sektor pendidikan justru diintimidasi.

Lalu, guru guru yang kritis dipersulit, karena atasannya punya kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang bersifat intimidasi.

Karena itu, masalah yang dialami seorang guru di Toba Samosir (Tobasa) bukan yang pertama. Dahulu pernah ada pegawai pukesmas di Simalingkar yang melawan praktik pungli, diancam akan dipindahkan.

Semua masalah intimidasi memperlihatkan mental buruk dari pejabat di Sumut ini. Perilaku buruk tidak dibenarkan, sehingga Ombudsman meminta masalah tersebut diselesaikan. Selanjutnya, Bupati Tobasa harus menyelesaikan masalah ini.

Orang-orang yang ingin menegakkan kejujuran dan perbaikan tak lagi ditindak, namun diberi kesempatan untuk memperbaiki pendidikan. Saya berpikir, kepala sekolah yang melakukan penindakan serta intimidasi harus dibuang serta diganti.(tio)

Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved