Sri Mulyani Sorot Makelar Anggaran: Ada Pejabat Daerah yang Datang ke Kemenkeu 46 Kali Setahun

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapan, memiliki data para pejabat daerah yang gemar bolak-balik datang ke Kantor Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) di Jakarta.

Hal itu ia sampaikan di acara Sosialisasi Transfer Daerah dan Dana Desa 2019.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu menyebut, ada pejabat daerah yang sampai 46 kali dalam setahun menyatroni kantornya.

"Saya akan menulis surat ke kepala daerah karena kami bisa hitung ada yang 46 kali, 45 kali itu ngapain aja? ngurusin apa?" ujarnya di hadapan para pejabat daerah yang hadir di acara yang digelar di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, pihaknya mencatat semua pejabat yang datang ke Kantor Kemenkeu.

Oleh karena itu ia memiliki data para pejabat daerah tersebut.

Sri Mulyani mengaku heran karena baginya bolak-balik ke Kantor Kemenkeu sebanyak 46 kali dalam setahun sudah tidak masuk akal. Baginya hal itu hanya buang-buang anggaran saja.

"Saya ingin sampaikan ini agar pimpinan Pemda tidak harus selalu datang ke pusat, hanya untuk mencari tahu, untuk mengurus dan bahkan melobi," kata dia.

Kemenkeu kata dia, sudah membuat layanan informasi dan konsultasi melalui website, call center bahkan teleconference.

Menurut Sri Mulyani, saluran komunikasi itu bisa dimanfaatkan oleh pejabat Pemda.

"Jadi ongkos 46 kali ke pusat itu bisa dipakai untuk membangun jembatan, jalan memperbaiki pasar, air bersih itu sangat berguna kalau dilaksanakan. Jadi saya mohon pemda mengurangi datang ke pusat," ucap dia.

Sri Mulyani mengungkapan, transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ke daerah kerap dimanfaatkan oleh para makelar untuk mencari untung.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu pun memperingatkan para kepala daerah untuk lebih hati-hati terhadap mekelar anggaran.

Pesan ini khususnya ia sampaikan kepada para kepala daerah yang baru terpilih.

"Banyak pemerintah daerah yang kepala daerahnya baru terpilih, bupati atau wali kotanya masih baru kemudian dia mudah digoyahkan atau ditawari ini (makelar)," ujarnya.