TNI Buka 60 Jabatan Baru untuk Jenderal Baru dan Revisi Pensiun, Ini Alasan Jokowi dan Panglima TNI

Ryamizard mengatakan, sampai saat ini belum ada solusi pasti untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Namun, menurut dia, ada opsi untuk menambah jabatan di TNI.

"Mungkin ada penambahan jabatan, mungkin. Yang jelas, tidak bisa terserap semua lah," kata Ryamizard. 

Adapun mengenai rencana kenaikan gaji anggota TNI sebesar 5 persen pada tahun 2019 ini, menurut dia tidak dibicarakan dalam pertemuan dengan Presiden. "Belum ada (kenaikan gaji), tadi enggak ada dibicarakan," kata dia.

Usia Pensiun Bintara dan Tamtama jadi 58 Tahun

Pemerintah menginisiasi revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Revisi ini khususnya tentang masa pensiun personel TNI bintara dan tamtama.

"Saya sudah perintahkan Menkumham dan Panglima TNI untuk merevisi masa pensiun tamtama dan bintara, dari yang (berlaku) sekarang 53 tahun menjadi 58 tahun," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Masa pensiun tamtama dan bintara itu diatur dalam Pasal 71 huruf b Bab X tentang Ketentuan Peralihan UU TNI. 

Pasal tersebut menyebutkan, "Bintara dan tamtama yang tepat berusia atau belum genap 48 tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 53 tahun."

Presiden mengingatkan, karena yang direvisi adalah undang-undang, maka prosesnya juga akan melibatkan DPR RI.

Saat ditanya apa alasan pemerintah memperpanjang masa pensiun personel tamtama dan bintara TNI, Jokowi mengatakan, usia 53 tahun dinilainya usia yang masih produktif.

"Kalau umur 53 tahun ini kan masih segar-segarnya, masih produktif-produktifnya, malah pensiun ya. Polri saja kan (masa pensiunnya) 58 tahun," ujar Jokowi.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, penambahan masa pensiun bagi bintara dan tamtama tersebut merupakan jalan terbaik bagi prajurit.

Kebijakan itu juga dinilai tidak akan menghambat regenerasi jabatan.