Pemprov Sumut Sudah Tak Pekerjakan Pegawai Honorer, Kaiman Turnip: yang Ada PHL
BKD Pemprov Sumut menyampaikan, bahwa saat ini tidak ada lagi pegawai honorer yang berkerja di lingkungan Kantor Gubernur
Penulis: Satia |
TRIBUN MEDAN.COM - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara menyampaikan, bahwa saat ini tidak ada lagi pegawai honorer yang berkerja di lingkungan Kantor Gubernur.
"Tidak ada lagi sampai sekarang honorer untuk Pemprov Sumut kalau di kabupaten/kota kemungkinan masih ada," kata Kepala BKD Provinsi Sumatera, Kaiman Turnip, saat ditemui di ruangan, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Kamis (7/2/2019).
Kaiman Turnip mengatakan, bahwa saat ini untuk lingkungannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sudah tidak adalagi pegawai yang berstatus honorer.
Tetapi, saat ini kemungkinan masih ada Pegawai Harian Lepas (PHL) tetapi itu sifatnya tidak tetap, diperkerjakan bila ada kegiatan dan membutuhkan tenaga pendukung.
"Kalau pegawai harian lepas itu tergantung dari SKPD-nya sendiri yang mengaji, istilahnya mereka ini hanya pegawai pembantu," ujarnya.
Dirinya mengaku, bahwa PHL itu saat ini hanya berada di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
Kemudian Kaiman menjelaskan, untuk pembayaran gaji kepada PHL itu sendiri masih menggunakan APBD tetapi, kalau ada kegiatan saja.
"Sumber pembayaran gaji ke APBD, jadi gajinya itu honor kegiatan itu saja. Kalau dulunya kan gak begitu," ujarnya.
Terpisah, Kaiman juga menjelaskan, saat ini pemerintah belum bisa mengadakan atau merekrut pegawai tambahan, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Untuk tahun ini kurasa belum ada untuk rekrutmen PPPK di Sumut," katanya.
Pria berkacamata ini mengaku, bahwa Pemprov Sumut belum ada anggaran untuk mengadakan PPPK ini, padahal pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sudah mengusulkannya kepada tiap-tiap daerah.
"Dari pusat sudah ada yang menyuruh ke daerah untuk diadakan tetapi dari mana anggaranya. Untuk dananya itu bukan APBD, kalau pun ada itu nanti tahun depan kemungkinan," ujarnya.
(Cr19/Tribun-Medan.com)