Anies Baswedan Akan Kucurkan Dana APBD Untuk Ormas, Ada 300 Ormas yang Berhak Ajukan Proposal

Apalagi, kata dia, dalam pengelolaan mandiri semacam ini tak ada proses tender sehingga mudah saja mengelabui pemda.

"Misalnya anggaran dikasih ke ormas A untuk membangun infrastruktur tanpa lelang, tapi kemudian tidak tertutup kemungkinan ormas itu men-subkon ke perusahaan. Ini kan nggak ada yang tahu," tukasnya.

Persoalan lain yang mesti diperhatikan Pemprov DKI Jakarta, yakni mekanisme pertanggungjawaban anggaran. Laporan keuangan negara dalam pengamatannya sangat detil.

Sementara tak semua ormas memiliki kemampuan menyusun laporan keuangan yang baik.

Tak hanya itu, biasanya masyarakat hanya mengandalkan kuitansi sebagai bukti pembayaran dan hal itu tak bisa digunakan untuk pelaporan karena gampang dimanipulasi.

"Kalau kuitansi itu bahaya karena tidak bisa divalidasi dan klarifikasi. Gimana? Laporan keuangan negara kan harus ada validasi dan klarifikasinya."

Karena itulah, ia menyarankan Pemprov DKI Jakarta menyiapkan para pendamping untuk mengajari mereka membuat laporan anggran.

Kendati begitu, niat Gubernur Anies Baswedan mengajak ormas sangat baik karena ikut mengajak publik terlibat dalam penentuan keputusan.

"Jangan sampai niatnya bagus tapi tataran proses eksekusi malah menimbulkan masalah."

Pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri, mengakui minimnya kemampuan ormas mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran.

Karena itu, pihaknya akan memberikan panduan.

Dia pun meyakini, dengan kepercayaan yang diberikan pemprov, para ormas takkan menyelewengkan uang yang diserahkan kepada mereka.

"Yang dijual ormas adalah kepercayaan. Nah maka surat pertanggung jawabannya kita kontrol dalam bentuk administrasi. Kan ada kuitansi," imbuhnya.

Taufan juga tak mau buru-buru berburuk sangka ormas-ormas tersebut akan menggelembungkan anggaran di proposal yang diajukan.

"Kita nggak boleh curiga kan."