Kemendagri Evaluasi Minim Komunikasi Antara Penegak Hukum dan Pengawas Internal Pemda

Kementerian Dalam Negeri menyayangkan lemahnya komunikasi dan koordinasi yang terjalin sejauh ini

Tayang:
Penulis: Satia |
TRIBUN MEDAN/SATIA
Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (MoU) APIP dengan APH Terkait Penanganan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Sumatera Utara 2019, di Tiara Convention, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu (20/2). 

Tentang kualitas APIP, OK mengamini kalau terlalu banyak tuntutan yang dirasakan APIP. Selain menindaklanjuti setiap dumas juga melakukan reviev atas anggaran dan lainnya. 

"Perlu saya ingatkan ketika penandatanganan MoU, kita lebih banyak fokus dipencegahan saja. Sebab di Mabes Polri sendiri keluarkan anggaran Rp15 juta untuk satu perkara. Sementara objek yang disasar nilai korupsinya dibawah itu. Sebenarnya prinsipnya uang negara harus menjadi prioritas, bukan untuk menjaring orang sebanyak-banyaknya. Saya kira ini bisa jadi bahan pertimbangan kita bersama," katanya.

(Cr19/Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved