KPUD Karo Mulai Lakukan Pelipatan Surat Suara Pilpres

TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karo, kembali melakukan pelipatan surat suara, Senin (25/3/2019). 

Kali ini, surat surat yang dilipat untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), pada Pemilu 2019.

Kasubag Umum KPUD Karo Jon Sikumbang, mengungkapkan sejak diterima beberapa waktu lalu, pihaknya hari ini mulai melakukan pelipatan surat suara. 

Dirinya menyebutkan, untuk hari pertama ini mereka memang lebih fokus terhadap surat suara Pilpres.

"Ini Pilpres dulu yang kita lipat, karena memang sudah lengkap kita terima, jadi enggak dua kali nanti prosesnya. Target kita untuk Pilpres ini akan selesai dua hari," ujar Jon.

Diketahui, sebelumnya KPUD Karo telah menerima dua jenis surat suara, yaitu untuk Pilpres dan pemilihan DPD pada Selasa (19/3/2019) lalu. 

Adapun jumlah yang diterima untuk Pilpres sebanyak 286.800 lembar, dan DPD sebanyak 160.000 lembar.

Amatan Tribun-Medan.com, untuk surat suara Pilpres dibungkus di dalam 144 kotak. Di mana, 143 kotak berisikan 2000 lembar, dan satu kotak lagi berisikan 800 lembar. 

Sedangkan surat suara DPD, dibungkus di dalam 320 kotak, pada setiap kotaknya berisikan 500 lembar surat suara.

Jon kembali menyebutkan, memang untuk dua jenis surat suara tersebut dibutuhkan sebanyak 286.800 lembar pet jenisnya. Untuk itu, surat suara DPD yang datang hingga saat ini masih kurang sebanyak 126.800 lembar.

"Nanti selesai pelipatan surat suara Pilpres, langsung kita lanjutkan melipat surat suara yang DPD, jadi enggak nunggu lengkap dulu," katanya.

Untuk proses pelipatan, Jon menyebutkan pihaknya melibatkan sebanyak 43 orang yang bekerja. 

Dirinya menyebutkan, para pekerja merupakan dari kalangan masyarakat yang sebelumnya telah mengikuti proses rekrutmen. 

Hingga saat ini, pihaknya menemukan empat lembar surat suara yang tidak bisa digunakan. Hal tersebut, dikarenakan kondisinya rusak seperti sobek.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Karo Abraham Tarigan, berharap agar KPU mampu ikut melakukan pemantauan saat proses penyortiran.