Terkendala Mau Tertibkan APK Ilegal, Satpol PP Tak Respon Surat Bawaslu Binjai

TRIBUN-MEDAN.com - Bawaslu Kota Binjai merasakan kendala dalam penertiban ratusan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan KPU. 

Kebijakan menindak tegas APK tak visa dilaksanakan karena terkesan tidak didukung pemerintah setempat, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Seyogianya Satpol PP menjadi aparatur Pemko Binjai yang berperan sebagai bagian penindakan pelanggaran APK Pemilu 2019, bekerja sama Bawaslu. 

Satpol PP diduga sengaja tidak bertindak lantaran APK merupakan milik para elit pemangku jabatan seperti di Kota Binjai, seperti caleg Incumbent, caleg dari kalangan elit Pemko Binjai.

Ketua Bawaslu Binjai, Arie Nurwanto ditemui di kantornya Jalan SM Raja Binjai Timur mengatakan telah berupaya menindak tegas APK-APK yang melanggar zonasi, jumlah, ukuran, dan mengganggu estetika. 

Selain itu para tim kampanye parpol yang sudah diberi tenggat waktu menertibkan juga tidak komitmen.

Dijelaskannya, per tanggal 8 Maret 2019, sudah ada rakor dengan peserta pemilu 2019, yang menghasilkan kesepakatan tenggat waktu lima hari ke depan untuk meneribkan sendiri APK masing-masing. 

Bahkan Satpol PP juga sudah berulang kali diajak rapat hingga dua kali disurati untuk melakukan penindakan tegas pada APK.

"Rakor sudah dua kali sama Satpol PP, disurati sudah dua kali, belum ada responnya jadi bagaimana mau ditertibkan. Prinsipnya kita mau ditertibkan semua yang melanggar, tapi ya kendalanya di situ lagi," kata Ketua Bawaslu Binjai, Arie Nurwanto., Kamis (28/3/2019)

Saat Tribun Medan mendalami hasil pertemuan Bawaslu dan Satpol PP, Arie mengatakan bahwa waktu pertemuan Satpol PP berjanji dan mengaku siap menertibkan. 

Katanya, Satpol PP juga akan lakukan penertiban dilakukan di tiap kecamatan bukan secara global dalam sehari.

Terkait kendala Bawaslu ini, Kasatpol PP Kota Binjai Sugiono hendak dikonfirmasi belum berhasil ditemui. Dihubungi via telepon seluler beberapa kali belum membeli balasan.

Jelang Pemilu 2019 yang tinggal 19 hari lagi, Bawaslu Binjai dipadatkan sejumlah persiapan, terutama koordinasi dengan sejumlah instansi yang berkaitpaut pengawasan pemilu, penindakan hingga pengamanan pemilu 2019 yang digelar serentak.

"Ke depan ya kesiapan kita menerima laporan pelanggaran Pemilu. Koordinasi dengan polisi, kejaksaan dan Pemko Binjai dan terkahir pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat," kata Arie Nurwanto.

Tingginya dinamika politik ditambah pelaksanaan yang serentak, Arie berharap pemilu aman, lancar, dan kondusif. Kendato demikian beberapa daerah akan jadi perhatian lebih berkaca dari pemilu sebelumnya.