Klarifikasi Resmi KPK Kebocoran Anggaran Rp 2.000 Triliun yang Disebut Prabowo Berulangkali

Klarifikasi Resmi KPK Kebocoran Anggaran Rp 2.000 Triliun yang Disebut Prabowo Berulangkali 

TRIBUN-MEDAN.COM - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan, kekayaan Indonesia mengalir keluar dari Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan oleh Prabowo dalam orasi politiknya di kampanye terbuka perdana, di Lapangan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (24/3/2019).

"Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Dan juga saya mengatakan kebocoran kekayaan negara terlalu besar setiap tahun. Saya hitung, kebocoran kita tiap tahun, kurang lebih 1.000 triliun tiap tahun. Saya hitung kebocoran anggaran minimal 25 persen," katanya.

Prabowo kembali mengungkit soal kebocoran anggaran negara mencapai Rp 1.000 triliun saat berpidato di acara silaturahim Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi Alumni, dan Aktivis Kampus Indonesia di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019) malam.

Ia mengaku sering diejek oleh sejumlah elite karena menyebut kebocoran anggaran negara mencapai Rp 1.000 triliun.

"Saya mengatakan kebocoran minimal Rp 1.000 triliun. Saya diejek, dihina. Memang ada sebagian elite yang kerjanya menghina dan mengejek," ujar Prabowo.

Lantas ia menampilkan pemberitaan dari sebuah media online melalui dua layar besar yang terletak di sisi kiri dan kanan panggung tempat ia berpidato.

Dalam pemberitaan itu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan menyebut masih ada kebocoroan pendapatan pemerintahan Indonesia.

Seharusnya pemerintah menerima total pendapatan mencapai Rp 4.000 triliun.

Namun, pendapatan yang diterima saat ini sekitar Rp 2.000 triliun.

"Dua hari yang lalu kalau tidak salah, salah satu pimpinan KPK menyatakan bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung oleh KPK itu Rp 2.000 triliun," kata Prabowo.

"Jadi bahkan ada menteri-menteri pemerintah ini sendiri yang mengatakan, lost kita di sektor-sektor tertentu bahkan lebih dari itu. Jadi akhirnya yang benar siapa?" tutur Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Prabowo menuturkan bahwa kebocoran anggaran merupakan persoalan utama yang dialami Indonesia selama puluhan tahun.

Hal itu, menurut dia, terjadi karena para elite saat ini telah gagal dalam mengelola negara dan membiarkan kekayaan nasional mengalir ke luar negeri.

"Jadi semua masalah sebenarnya ialah bahwa elite Indonesia yang sekarang gagal mengurus bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

Lagi-lagi Prabowo mengungkapkankebocoran anggaran negara mencapai Rp 2.000 triliun saat berpidato di kampanye rapat akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

Benarkan KPK sebut kebocoran anggaran Indonesia sampai Rp 2.000 triliun?

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengklarifikasi pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran.

"Sebenarnya statement itu lebih banyak datang dari saya. Saya mengatakan (pendapatan) Indonesia bisa ngumpul sampai Rp 4000 triliun. APBN kita sekarang kan Rp 2.400 triliun. Kami berdiskusi di banyak tempat kita tuh bisa ngejar Rp 4000 triliun. Bisa ngejar," kata Saut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Menurut dia, Rp 2.000 triliun itu bukan merupakan kebocoran anggaran, melainkan perkiraan potensi pendapatan negara yang bisa dimaksimalkan.

"Itu bukan soal kebocoran yang disampaikan, itu adalah kita tuh sebenarnya punya potensi banyak lagi," kata dia.

Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan, Saut menyampaikan harapannya bahwa Indonesia harus mampu memaksimalkan berbagai sumber pendapatan negara.

Untuk memaksimalkan potensi pendapatan, KPK telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, Direktorat Bea dan Cukai hingga Direktorat Jenderal Pajak.

"Datang ke (Kementerian) Perhubungan, datang ke pertambangan dan seterusnya, masih banyak lagi. Jadi itu itu sebenarnya arti yang yang mungkin salah persepsi. Jadi bukan kehilangannya itu yang disebutkan," katanya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya tak memiliki kajian khusus yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.

"Enggak, enggak pernah kita mengkaji itu, Litbang (KPK) enggak pernah mengkaji khusus itu," kata Pahala kepada Kompas.com, Minggu (7/4/2019).

Menurut Pahala, ribuan triliun itu hanya perkiraan potensi pendapatan negara.

Salah satunya lewat pajak.

Pahala menjelaskan, rasio pajak (tax ratio) Indonesia terbilang masih rendah. Wajib pajak di Indonesia pun belum sepenuhnya patuh.

"Itu ngitungnya kira-kira begini, nih, kan ada tax ratio, kan itu diambil dari GDP, nah sekarang kan kita sekitar tax ratio kita 10 persenan.

Nah itu diandaikan, kalau kita benar-benar orang bayar pajak patuh semua gitu. Itu pun di negara-negara Skandinavia itu tax ratio bisa 30-40 persen dari GDP," kata dia.

Menurut Pahala, apabila Indonesia meningkatkan rasio pajaknya seperti negara-negara kawasan Skandinavia, Indonesia bisa mendapat penerimaan pajak lebih besar lagi.

"Kalau kita bisa seperti negara-negara Skandinavia pasti penerimaan pajak kita bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi gitu, karena kan penerimaan pajak kita kan sekitar Rp 1.000 triliun, berarti bisa jadi 4 kali lipat. Itu andai-andai aja, kalau kayak Skandinavia, makanya kita harus bisa sampai Rp 4.000 triliun, gitu loh," katanya.

Pahala memandang rasio pajak Indonesia saat ini memang masih cukup rendah.

Dari contoh tadi, ia berharap Indonesia bisa menggenjot rasio pajaknya.

Meski demikian, KPK belum memiliki kajian seberapa besar rasio pajak Indonesia harus ditingkatkan.

"Jadi cuma mengandai-andaikan aja, kalau kita sama dengan Skandinavia, kan Amerika (Serikat) aja enggak setinggi Skandinavia gitu ya. Saya cuma mau bilang yang 10 persen terlalu rendah. Tapi berapa yang benarnya enggak pernah kita assest. Berapa pastinya kita belum tahu," papar Pahala.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pimpinan KPK: Rp 2.000 Triliun Bukan Kebocoran, tapi Potensi Pendapatan" 
Penulis : Dylan Aprialdo Rachman