Bara Hasibuan Ungkap Keinginan PAN Merapat ke Jokowi, Pengurus PAN Pro Prabowo Berang dan Melawan

Sinyal merapatnya PAN ke koalisi Jokowi yang diungkap Bara Hasibuan, membuat sejumlah tokoh PAN yang dekat dengan Prabowo Subianto

Kompas.com
Kolase Foto Jokowi, Prabowo dan Zulkifli Hasan 

"Pak Zul kemarin bertemu dengan presiden Jokowi dan bersedia untuk bertemu untuk membicarakan ke depan bagaimana setelah 17 April," ujarnya.

Selanjutnya, Bara mengatakan, melihat kondisi pasca pemilu, sikap kenegarawanan semua pihak dibutuhkan. Tak hanya capres dan cawapres, tetapi juga para pendukungnya.

"Lagi-lagi membutuhkan sikap kenegarawanan, kemampuan dari semua pihak disini, bukan hanya kedua capres tapi juga para pendukungnya untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan segala-galanya," pungkasnya.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Bara Hasibuan Diminta Dipecat

Sinyal merapatnya PAN ke koalisi Jokowi yang diungkap Bara Hasibuan, membuat sejumlah tokoh PAN yang dekat dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga berang.

Mereka pun membuat sebuah petisi untuk memecat Bara Hasibuan. Pesan ini beredar di aplikasi pesan Whatsapp.

Mereka yang meminta Bara Hasibuan dipecat dari Jabatan Wakil Ketua Umum adalaha pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) dari pusat hingga daerah.

Salah satu nama yang ada dalam petisi tersebut adalah Wakil Sekretaris Jenderal PAN Soni Sumarsono. Soni membenarkan beredarnya petisi tersebut di internal PAN.

"Petisi ini tentu terkait sikap Saudaraku Bara Hasibuan yang berbeda dengan apa yang telah menjadi keputusan Rakernas PAN," ujar Soni ketika dihubungi, Minggu (28/4/2019).

Perbedaan sikap yang dimaksud adalah arah dukungan dalam Pemilihan Presiden 2019.

Bara telah menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sementara, keputusan PAN adalah mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Soni mengatakan, kader yang berbeda sikap dengan partai harus mendapatkan sanksi tegas.

"Siapa pun yang tidak patuh terhadap hasil Rakernas PAN yang telah memutuskan mendukung pasangan Prabowo-Sandi sebagai capres dan cawapres 2019 maka partai harus memberikan sanksi yang tegas," ujar Soni.

"Apalagi kalau dia elite partai yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk taat terhadap keputusan partai," tambah dia.

Sumber: Kompas.com
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved